//
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia terkait Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Mario/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai gejolak nilai tukar rupiah dan tekanan di pasar keuangan tidak bisa direspons semata-mata dengan kebijakan teknis moneter. Di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar, menurutnya, faktor paling menentukan justru terletak pada kemampuan otoritas ekonomi membangun kepercayaan publik dan mengelola ekspektasi investor.
Menurut Kholid, pasar keuangan saat ini bergerak sangat cepat dan sensitif terhadap persepsi. Oleh karena itu, komunikasi yang konsisten dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, hingga otoritas fiskal menjadi penting agar pelaku pasar tidak membentuk kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Perlu ada strategic management, ekspektasi. Bagaimana mengelola ekspektasi itu strategic. Jadi bukan hanya kebijakan teknis modern, tapi manajemen ekspektasinya harus diperkuat,” ujar Kholid dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026)
Legislator dari Fraksi PKS ini menjelaskan, pola pembacaan investor terhadap kondisi ekonomi global saat ini telah berubah. Jika sebelumnya pasar banyak bertumpu pada data historis, kini pelaku pasar justru lebih fokus membaca risiko di masa depan dan arah kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, respons otoritas tidak cukup hanya berupa intervensi teknis di pasar keuangan. Kholid bahkan menyinggung teori rational expectation yang, diperkenalkan ekonom Robert Lucas, untuk menggambarkan cara pasar bekerja saat ini. Menurutnya, investor, hedge fund, hingga pelaku industri akan lebih dahulu menghitung potensi risiko ke depan sebelum mengambil keputusan investasi.
“Bahwa pelaku pasar, investor, hedge fund, industri, mereka itu membuat pricing yang rational dengan cara apa? Bukan data kemarin, bukan data hari ini, tapi pricing futurist. Jadi resiko-resiko di masa depan itu dipricing oleh market, ditarik pada hari ini,” tegas dia.
Dalam pandangannya, tantangan terbesar pemerintah dan otoritas ekonomi saat ini bukan hanya menjaga stabilitas rupiah, melainkan juga mematahkan persepsi bahwa Indonesia sedang menuju situasi krisis seperti 1998. Ia menilai trauma kolektif terhadap krisis masa lalu masih membayangi cara publik dan pasar membaca kondisi ekonomi hari ini.
“Message-nya harus loud and clear, harus konsisten. Ini sangat penting. Jadi kalau otoritas itu kompak, otoritas moneter, industri jasa keuangan, kementerian keuangan, dan tetap diikuti dengan tindakan policy yang konsisten, itu memberikan signal bahwasannya hari ini itu berbeda dengan 98,” pungkas Kholid. (ujm/um)
