Stabilitas Rupiah Harus Dijaga Tanpa Tekan Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah harus dilakukan secara terukur agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya penyaluran kredit kepada pelaku usaha dan sektor produktif. Kebijakan moneter, termasuk penyesuaian suku bunga, perlu dirumuskan secara cermat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan kebutuhan dunia usaha.

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Ia menilai berbagai instrumen kebijakan yang diterapkan sejauh ini telah berada pada jalur yang tepat.

“Kita harus terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Namun yang paling penting adalah kebijakan itu harus selalu dievaluasi agar tetap efektif dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi,” ujar Marwan saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Marwan menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak dapat dilepaskan dari kondisi global, termasuk kebijakan suku bunga Federal Reserve System yang membuat aset berbasis dolar AS menjadi lebih menarik bagi investor. Kondisi tersebut berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penguatan kepercayaan terhadap rupiah harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, stabilitas nilai tukar tidak hanya bergantung pada kebijakan otoritas moneter, tetapi juga pada optimisme masyarakat dan pelaku pasar terhadap fundamental ekonomi nasional.

“Kalau bukan kita yang mencintai dan menjaga rupiah, siapa lagi. Karena itu, rasa percaya terhadap mata uang kita sendiri harus terus dibangun,” ujar Legislator Fraksi Partai Demokrat itu.

Marwan mengingatkan bahwa setiap kebijakan suku bunga memiliki konsekuensi langsung terhadap sektor riil. Kenaikan suku bunga memang dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar, namun di sisi lain juga dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha, terutama UMKM yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya kredit.

Apalagi, ia menilai hal tersebut harus menjadi pertimbangan serius, mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. “Kalau suku bunga terlalu tinggi, kemampuan UMKM untuk memperoleh pembiayaan akan terganggu. Padahal kita sedang membutuhkan sektor usaha untuk terus tumbuh dan membuka lapangan kerja,” tambahnya.

Dirinya pun menyoroti pentingnya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja formal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya beli.

Politisi asal Dapil Lampung II itu menambahkan bahwa depresiasi rupiah tidak selalu berdampak negatif. Bagi sejumlah komoditas ekspor seperti sawit, karet, jagung, dan singkong, pelemahan rupiah dapat meningkatkan pendapatan petani. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia tetap harus menjaga agar dampak positif tersebut tidak diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat. (fa/um)