Politik dan Keamanan

4079 artikel ditemukan

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyatakan keterbukaannya untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Regulasi yang sudah berumur 67 tahun itu dinilai perlu penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum, dinamika masyarakat, serta kondisi ketatanegaraan dan internasional yang terus berkembang.

25 Juni 2026

Komisioner KI Pusat Terpilih Harus Hilangkan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisioner KI Pusat Terpilih Harus Hilangkan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menekankan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) perlu berfokus pada upaya menghilangkan berbagai hambatan terhadap keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin lanjutan sesi ketiga Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KI Pusat Periode 2026–2030.

RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional

PARLEMENTARIA, Semarang — Tingginya mobilitas manusia dan intensitas kerja sama lintas negara menuntut Indonesia untuk segera memiliki payung hukum perdata internasional yang kuat. Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa kehadiran RUU HPI akan memperjelas dan mempertegas kepastian hukum yang selama ini kerap mengalami kekosongan.

Apresiasi Penangkapan Pelaku Penyekapan YTR, Nasir Djamil Minta Kasus Diusut Tuntas

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Penangkapan Pelaku Penyekapan YTR, Nasir Djamil Minta Kasus Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penangkapan Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil. Menurutnya, keberhasilan Polda Jawa Barat menangkap pelaku harus menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas seluruh rangkaian tindak pidana yang terjadi, termasuk mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum terungkap.

RUU HPI Jadi Kunci Lindungi Diaspora dan Hak Waris Anak Perkawinan Campuran

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Jadi Kunci Lindungi Diaspora dan Hak Waris Anak Perkawinan Campuran

PARLEMENTARIA, Semarang — Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI ke Jawa Tengah membawa angin segar bagi perlindungan hukum kaum perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran. Wakil Ketua Pansus tersebut, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak masukan krusial terkait dampak kekosongan hukum perdata internasional saat ini.

Kejelasan Batas Wilayah dan Karakteristik Daerah Jadi Aspek Utama Pembahasan RUU Kabupaten di Kalteng

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kejelasan Batas Wilayah dan Karakteristik Daerah Jadi Aspek Utama Pembahasan RUU Kabupaten di Kalteng

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan pentingnya kejelasan batas wilayah dan pengakuan terhadap karakteristik daerah dalam penyusunan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan.

Gantikan Hukum Kolonial, Pansus DPR Pastikan RUU HPI Dobrak Ekonomi Nasional

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Gantikan Hukum Kolonial, Pansus DPR Pastikan RUU HPI Dobrak Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menyebutkan pentingnya pembaharuan hukum perdata internasional. Demi mendongkrak daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Gavriel Novanto Soroti Penguatan Peran KI Pusat Hadapi Tantangan Era Digital

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Gavriel Novanto Soroti Penguatan Peran KI Pusat Hadapi Tantangan Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Gavriel Putranto Novanto menyoroti pentingnya penguatan peran Komisi Informasi (KI) Pusat dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi publik di era digital. Dalam lanjutan sesi ketiga Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KI Pusat Periode 2026–2030, ia mendalami program inovatif KI Pusat, posisi hukum platform digital, serta upaya meningkatkan kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi.

Komisi II Buka Ruang Masukan Guna Sempurnakan Lima RUU Kabupaten/Kota di Kalteng

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Buka Ruang Masukan Guna Sempurnakan Lima RUU Kabupaten/Kota di Kalteng

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya membuka ruang bagi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyusunan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2026).

Penyusunan RUU Kabupaten/Kota di Kalteng Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah dan Identitas Lokal

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Kabupaten/Kota di Kalteng Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah dan Identitas Lokal

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kota/Kabupaten di Kalimantan Tengah memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah itu meliputi RUU Kabupaten Kapuas, RUU Kabupaten Kotawaringin Timur, RUU Kabupaten Kotawaringin Barat, RUU Kabupaten Barito Utara, dan RUU Kabupaten Barito Selatan.

Siswi SMA Tewas Akibat Kabel Terjuntai, Mardani: Pemda Harus Aware, Perbaiki Utilitas Kota!

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Siswi SMA Tewas Akibat Kabel Terjuntai, Mardani: Pemda Harus Aware, Perbaiki Utilitas Kota!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan atas insiden menjuntainya kabel listrik di jalan yang menyebabkan seorang siswi SMA kecelakaan hingga meninggal dunia. Ia meminta Pemerintah untuk memperbaiki utilitas perkotaan.

Substansi RUU Kabupaten/Kota Harus Mampu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Substansi RUU Kabupaten/Kota Harus Mampu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya. Hal ini guna menyerap aspirasi daerah serta menghimpun masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.