Politik dan Keamanan

Seleksi Hakim Agung Kini Lebih Terbuka, Tekankan Miliki Hati Nurani dalam Bertugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mengapresiasi terobosan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi calon Hakim Agung Tahun 2026 yang dinilai semakin terbuka dan kredibel. Menurutnya, keterbukaan proses seleksi penting untuk memastikan calon yang diajukan benar-benar memiliki kapasitas dan integritas.

Hinca Usulkan Mekanisme Talent Scouting dalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung

Hinca Usulkan Mekanisme Talent Scouting dalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mendorong adanya terobosan dalam proses seleksi calon hakim agung melalui mekanisme talent scouting. Menurutnya, proses pencarian calon hakim agung tidak semestinya hanya menunggu pendaftar, tetapi dapat dilakukan dengan membangun bank data kandidat berdasarkan rekam jejak dan kualitas mereka sejak jauh hari.

Komitmen Komisi III Buka Ruang Aspirasi terhadap Persoalan Hukum di Indonesia

Komitmen Komisi III Buka Ruang Aspirasi terhadap Persoalan Hukum di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai keraguan sebagian masyarakat terhadap kondisi hukum di Indonesia perlu direspons dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Menurutnya, masyarakat yang aktif menyampaikan pandangan dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Komisi III Gelar Uji Kelayakan 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc, Keputusan Kamis Malam

Komisi III Gelar Uji Kelayakan 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc, Keputusan Kamis Malam

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) hasil seleksi Komisi Yudisial (KY). Proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim yang diajukan KY.

Hak Kolektif Perempuan Adat Perlu Diperkuat dalam RUU Masyarakat Adat

Hak Kolektif Perempuan Adat Perlu Diperkuat dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

12 Agustus 2026

Polisi Perlu Buka Akses Informasi Kasus Kematian bagi Keluarga Mantan Istri Brigadir ISH

Polisi Perlu Buka Akses Informasi Kasus Kematian bagi Keluarga Mantan Istri Brigadir ISH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas kasus kematian WL, mantan istri anggota Polri berpangkat Brigadir berinisial ISH di Medan. Dalam rapat tersebut, Komisi III mendorong Polrestabes Medan memberikan akses seluas-luasnya kepada keluarga almarhumah untuk memperoleh maupun menyampaikan informasi terkait perkara yang tengah ditangani.

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mendorong jajaran Polres Pasaman memperkuat pemahaman dan kapasitas personel dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti kesiapan aparat penegak hukum agar penerapannya dapat berjalan tepat dan sesuai dengan ketentuan.

RUU Perampasan Aset Harus Lebih Konkret, Jangan Lagi Berkutat Bahas Konseptual NCB

RUU Perampasan Aset Harus Lebih Konkret, Jangan Lagi Berkutat Bahas Konseptual NCB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lagi berkutat pada perdebatan konseptual mengenai Non-Conviction Based (NCB)forfeiture dan conviction-based forfeiture, melainkan segera masuk pada perumusan materi muatan dan pasal-pasal konkret.

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendesak agar badan pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dirancang independen dan terpisah dari aparat penegak hukum yang ada saat ini. Ia menegaskan fungsi pencarian, penyitaan, dan pengelolaan aset tidak boleh berada di satu tangan yang sama.

Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan, Komisi III Akan Terus Kawal

Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan, Komisi III Akan Terus Kawal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri polisi berinisial WL di Medan yang disebut meninggal karena bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya, Bripka IH. Pengawalan dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.

Masyarakat Adat Sudah Eksis Sebelum Negara Berdiri, Harus Diberikan UU Khusus