Politik dan Keamanan

Komisi I: Perlu Peningkatan Infrastruktur hingga Penambahan Personel TNI AU di Wilayah Bali

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi I Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai perlunya peningkatan infrastruktur, kenaikan status pangkalan, serta penambahan personel TNI Angkatan Udara (TNI AU) di wilayah Bali. Langkah strategis tersebut mendesak dilakukan guna menopang tingginya intensitas penugasan pengamanan tamu negara sekaligus mendukung berbagai agenda latihan militer di daerah tersebut.

27 Juni 2026

Serap Masukan di USU, Pansus RUU HPI Soroti Kepastian Hukum bagi WNI Beraktivitas Lintas Negara

Serap Masukan di USU, Pansus RUU HPI Soroti Kepastian Hukum bagi WNI Beraktivitas Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI), Maruli Siahaan menyoroti Kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang memiliki aktivitas lintas negara. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Pansus RUU HPI ke Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (25/6/2026).

Korem 163/Wira Satya Berperan Penting dalam Bakti TNI dan Pemberdayaan Masyarakat Bali

Korem 163/Wira Satya Berperan Penting dalam Bakti TNI dan Pemberdayaan Masyarakat Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengapresiasi kinerja Komando Resor Militer 163/Wira Satya dalam menjalankan peran pembinaan masyarakat dan mendukung program-program strategis pemerintah. Apresiasi tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 163/Wira Satya di Kota Denpasar, Bali, Jumat (26/6).

Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah

Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak terhadap puluhan ribu pekerja.

Kasus Penganiayaan Petani di Sumut Harus Diusut Secara Transparan, Diduga Pelaku TNI

Kasus Penganiayaan Petani di Sumut Harus Diusut Secara Transparan, Diduga Pelaku TNI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica mendesak pengusutan tuntas atas kasus meninggalnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut diduga merupakan anggota TNI aktif.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Taufan Pawe, berharap regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal

Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Endang Agustina menyoroti kondisi riil penegakan hukum di Indonesia. Ia juga, mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk segera mengatasi krisis kekurangan hakim yang membuat banyak perkara di pengadilan terpaksa diadili oleh hakim tunggal.

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa pembentukan beleid ini ialah upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terluar Indonesia. Dimana selama puluhan tahun konsenstrasi pembangunan masih berorientasi pada wilayah daratan besar saja.

Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Medan – Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengkaji penyusunan regulasi HPI guna menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan, Kamis (25/6/2026), Pansus menyerap berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan agar RUU yang disusun mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.

Legislator Dorong Evaluasi Serius Latsar Kemiliteran Peserta Program SPPI

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Legislator Dorong Evaluasi Serius Latsar Kemiliteran Peserta Program SPPI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas bertambahnya jumlah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Ia mendorong ada evaluasi serius terkait hal ini.

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional dalam Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia. Mengingat isu ini menyangkut hukum dan HAM, konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi WNI di luar negeri.

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya