Politik dan Keamanan

Kunker Reses ke Jateng, Komisi III Awasi Implementasi KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Melalui kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Komisi III DPR RI mendalami pelaksanaan ketentuan hukum tersebut serta dinamika penegakan hukum yang dihadapi aparat di daerah.

14 Oktober 2026

Komisi III Tekankan Prinsip Setara di Depan Hukum di Polda NTB

Komisi III Tekankan Prinsip Setara di Depan Hukum di Polda NTB

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh. Untuk itu, Sudding meminta jaminan dari jajaran Polda NTB agar penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.

Kasus Perundungan Anak di Pemalang, Keadilan Korban dan Masa Depan Pelaku Harus Seimbang

Kasus Perundungan Anak di Pemalang, Keadilan Korban dan Masa Depan Pelaku Harus Seimbang

PARLEMENTARIA, Semarang — Penanganan kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak sekolah dasar meninggal dunia, perlu mempertimbangkan keadilan bagi korban sekaligus masa depan anak yang menjadi pelaku. Penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlu memberikan ruang pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Daerah Kepulauan Masih Timpang, Deddy Sitorus: Pemerintah Perlu Beri Anggaran Khusus

Daerah Kepulauan Masih Timpang, Deddy Sitorus: Pemerintah Perlu Beri Anggaran Khusus

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoroti berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Persoalan tersebut mencakup keterbatasan keuangan daerah, kebijakan pertanahan, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), hingga ketertinggalan wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil.

Komisi III Dorong Sinergi APH dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di Babel

Komisi III Dorong Sinergi APH dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di Babel

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang — Komisi III DPR RI mengevaluasi kesiapan aparat penegak hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Evaluasi tersebut dilakukan melalui Rapat Kerja Terpadu bersama Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung (Babel) di Mapolda Babel, Pangkalpinang, Selasa (13/10/2026).

Kutuk Serangan Houthi di Bandara Riyadh, Komisi I Minta KBRI Terus Pantau Kondisi WNI

Kutuk Serangan Houthi di Bandara Riyadh, Komisi I Minta KBRI Terus Pantau Kondisi WNI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta meminta Pemerintah menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI), imbas serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, baru-baru ini. Ia juga mendorong Pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal menjalankan umrah karena insiden tersebut.

Legislator Dorong Interoperabilitas Layanan Digital di Maluku

Legislator Dorong Interoperabilitas Layanan Digital di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi II DPR RI mendorong percepatan integrasi sistem elektronik dan akses pelayanan digital di Provinsi Maluku menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan keterhubungan data secara lancar, baik di internal pemerintah daerah maupun antarinstansi vertikal.

Komisi II Soroti Ketimpangan Layanan Publik di Maluku, Banyak Kasus Maladministrasi

Komisi II Soroti Ketimpangan Layanan Publik di Maluku, Banyak Kasus Maladministrasi

PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi II DPR RI menyoroti ketimpangan kualitas pelayanan publik yang cukup signifikan di Provinsi Maluku. Pelayanan publik yang ada antara Kota Ambon dan kabupaten lain, dinilai masih ada kesenjangan yang perlu dimitigasi.

Reforma Agraria Tak Cukup Sekadar Redistribusi Tanah, Percepat Perpres BRAN

Reforma Agraria Tak Cukup Sekadar Redistribusi Tanah, Percepat Perpres BRAN

PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai reforma agraria tidak cukup hanya berfokus pada redistribusi tanah kepada masyarakat. Lebih dari itu, reforma agraria perlu mengintegrasikan berbagai sumber agraria untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini membebani masyarakat.

Mardani: Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Anggarannya Nihil

Mardani: Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Anggarannya Nihil

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti persoalan anggaran dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Menurutnya, berdasarkan pembahasan Komisi II bersama pemerintah daerah, anggaran untuk menjalankan fungsi tersebut disebut masih nihil, padahal terdapat sejumlah tugas yang harus dilaksanakan gubernur.

RUU Pemilu Buka Peluang Tambah Kursi DPR RI Melalui Sistem Dapil Nasional

RUU Pemilu Buka Peluang Tambah Kursi DPR RI Melalui Sistem Dapil Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan pembentukan daerah pemilihan (dapil) nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Usulan tersebut dinilai dapat mengakomodasi mekanisme internal partai politik dalam menentukan calon yang akan mewakili partai di parlemen.

BKSAP Sayangkan Kebijakan Larangan Jilbab di Azerbaijan, Hormati sebagai Negara Sahabat