Politik dan Keamanan

Substansi RUU Kabupaten/Kota Harus Mampu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya. Hal ini guna menyerap aspirasi daerah serta menghimpun masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.

Judol Bola Kian Marak Selama Piala Dunia, Komdigi Harus Bentuk Tim Gabungan dengan Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyoroti meningkatnya praktik judi online (judol) bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.

Promosi Judol di Kolom Komentar Sosmed Kian Meresahkan, Masyarakat Harus Aktif Laporkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica, menyoroti maraknya komentar spam yang berisi promosi judi online di berbagai platform media sosial. Fenomena ini semakin meresahkan karena tidak hanya mengganggu ruang interaksi publik, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran praktik perjudian digital yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

Andina Narang Dalami Komitmen Calon KI Pusat Soal Perlindungan Data Pribadi dan Akuntabilitas Badan Publik

Penataan Ulang Dasar Hukum Pembentukan Daerah Berikan Ruang Otonomi Kontekstual bagi Pemda

PARLEMENTARIA, Pontianak  - Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat fokus menghimpun masukan serta menyerap aspirasi daerah terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, M. Taufan Pawe, menyampaikan, penataan ulang regulasi yang menjadi dasar hukum pembentukan daerah sangat krusial dilakukan guna memberikan kepastian hukum serta ruang otonomi yang lebih kontekstual bagi pemerintah daerah. 

Uji Kepatutan Calon KI Pusat, Legislator Soroti Peran Platform Digital Dukung Keterbukaan Informasi Publik

Serap Masukan Pemda, RUU Kabupaten/Kota Perkuat Kepastian Hukum di Kalbar

PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota sebagai upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Abdullah Desak Polri Usut Dugaan Pemberian Uang ke Mahasiswa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada sejumlah mahasiswa oleh oknum polisi. Dugaan tersebut sebagaimana diungkap mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin. 

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Ia juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku guna memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi masyarakat.

Kunjungi Imigrasi Batam, Legislator Temukan Beberapa Masalah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI membahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Dalam kunjungan tersebut, para legislator meninjau langsung layanan keimigrasian sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di Kepulauan Riau.

Kasus Penyekapan Bandung, Dewi Asmara Minta LPSK Proaktif Lindungi Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti respons Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus penyekapan dan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, LPSK harus bertindak proaktif dalam memberikan perlindungan kepada korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK).

Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah