Politik dan Keamanan

5235 artikel ditemukan

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memastikan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual tetap terpenuhi meski terpidana telah memperoleh pembebasan bersyarat. Hal tersebut menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/10/2026) lalu.

8 Oktober 2026

DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital. Perlindungan tersebut diakomodasi melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang menjadi landasan bagi pengaturan transportasi daring, termasuk layanan pengangkutan orang, barang, dan makanan.

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui perlindungan hak. Lebih dari itu, penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai pelaku aktif dan kontributor dalam pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan negara harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara, terutama dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mendorong penguatan perspektif gender dalam rancangan resolusi tentang hak, partisipasi, dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Ia menekankan pentingnya memperkuat suara dan peran perempuan serta anak perempuan penyandang disabilitas dalam kebijakan.

Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik peresmian 204 satuan baru di tubuh TNI pada momentum HUT ke-81 TNI. Meski demikian, ia mendorong pembentukan satuan baru tersebut diikuti penguatan kualitas personel dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy

PARLEMENTARIA, Tangerang - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap diplomasi parlemen. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Banten, Selasa (6/10/2026).

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Salah satu kesimpulannya ialah mengusulkan Rapat Gabungan lintas komisi dan kementerian untuk memperkuat penanganan kasus serta perlindungan korban kekerasan seksual.

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi beban langsung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin biaya pemeriksaan visum et repertum dan perawatan medis korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditanggung negara. Menurutnya, kendala biaya dan birokrasi layanan kesehatan masih dapat menjadi beban tambahan bagi korban kekerasan seksual yang hendak melapor dan memperoleh keadilan.

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Di sisi lain, negara juga diminta menjamin hak pendidikan korban, termasuk kejelasan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan legalitas ijazah.

Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penyelesaian kasus tidak cukup hanya berfokus pada penanganan korban dan pelaku setelah kejadian, tetapi juga harus menyasar akar persoalan serta sistem pengawasan lembaga pendidikan.