Politik dan Keamanan

5235 artikel ditemukan

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur. Sebab, pemberian kebebasan bersyarat kepada pelaku kekerasan seksual berbasis relasi kuasa berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai hak-hak korban.

8 Oktober 2026

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola aset sitaan negara menjadi perhatian serius Parlemen. Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun saat menanggapi berbagai masukan pakar terkait apakah badan pengelola sebaiknya diisi oleh Aparat Penegak Hukum atau juga Kementerian Keuangan, ia menilai seluruh pandangan tersebut sangat konstruktif.

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian berkas perkara atau P-19 serta mekanisme Praperadilan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah saat membacakan Keterangan DPR RI secara virtual di Komplek Senayan, Selasa (7/10/2026).

Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan penanganan serta pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal, termasuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk melanjutkan proses pemulihan.

Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai perlindungan hukum bagi profesi kurator perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Menurutnya, kejelasan batas kewenangan kurator penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugas sekaligus mencegah potensi kriminalisasi.

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak krisis iklim. Hal tersebut disampaikannya dalam

7 Oktober 2026

BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global

PARLEMENTARIA, Tangerang — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya peran diplomasi parlemen untuk menyuarakan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat di panggung internasional. Oleh karena itu keberhasilan tidak diukur dari kuantitas forum dunia yang dihadiri, melainkan dari sejauh mana substansi resolusi internasional mengakomodasi pandangan bangsa Indonesia.

Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpres) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Pembahasan RUU tersebut selanjutnya akan melibatkan sejumlah kementerian terkait.

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jambi — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap berbagai persoalan pertanahan, khususnya konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan badan usaha milik negara (BUMN), instansi pemerintah, maupun pihak lainnya. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan yang selama ini sulit diselesaikan di daerah dapat memperoleh jalur penyelesaian yang lebih komprehensif melalui kebijakan Reforma Agraria.

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026), setelah seluruh delapan fraksi menyatakan setuju melanjutkan RUU ke tahap pengambilan keputusan.

Umbu Kabunang Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan perlindungan hukum bagi kurator dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Perlindungan tersebut dinilai perlu disertai kejelasan kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengaturan ketika kurator tidak lagi dapat menjalankan tugasnya.

7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

RAPAT PARIPURNA KE-10 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA KE-10 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana

Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana

Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP

Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global

BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global

Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah

Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

Umbu Kabunang Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator

Umbu Kabunang Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator