Politik dan Keamanan

5235 artikel ditemukan

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data center, penyedia cloud, penyelenggara jasa internet (PSI), tenant, hingga pengelola aplikasi. Menurutnya, batasan tanggung jawab perlu dirumuskan secara tegas agar tidak memicu situasi saling lempar tanggung jawab ketika terjadi serangan siber, kebocoran data, maupun kelumpuhan layanan.

7 Oktober 2026

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock

PARLEMENTARIA, Padang — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock yang dinilai membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Menurutnya, persoalan tersebut mencerminkan kompleksitas sengketa pertanahan yang juga terjadi di berbagai daerah akibat perbedaan dasar hukum dan kewenangan antarlembaga.

Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi II DPR RI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikannya oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat memberikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurutnya, revisi tersebut penting untuk memastikan karya para pencipta terlindungi sekaligus memiliki nilai ekonomi sebagai aset, terutama di tengah perkembangan teknologi digital dan akal imitasi (artificial intelligence/AI).

Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota BKSAP DPR RI Anisah Syakur mendorong penguatan kolaborasi antara BKSAP DPR RI dan perguruan tinggi agar diplomasi parlemen tidak berhenti pada pertemuan internasional, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai konektivitas penerbangan internasional perlu diperluas agar akses ke berbagai daerah di Indonesia tidak hanya bertumpu pada sejumlah destinasi tertentu. Untuk itu, pemerintah didorong memperkuat kerja sama internasional guna membuka peluang rute penerbangan baru dari berbagai daerah.

Perkuat Ekosistem Digital, RUU KKS Perlu Atur Kurikulum Siber dan Masa Transisi

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Ekosistem Digital, RUU KKS Perlu Atur Kurikulum Siber dan Masa Transisi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai industri digital saat ini tidak hanya membutuhkan peningkatan kesadaran, tetapi juga perubahan perilaku (attitude) yang menyeluruh baik dari kalangan industri maupun masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai wajib adanya dorongan melalui regulasi kuat hingga penerapan kurikulum pendidikan berbasis ketahanan siber yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keamanan Siber (RUU KKS).

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

PARLEMENTARIA, Jambi — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Pengawasan terhadap Permasalahan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset BUMD Provinsi Jambi, Selasa (6/10/2026).

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Hal ini ditujukan agar rumusan yang disusun tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh pelaku industri serta tetap memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak memicu kerumitan teknis birokrasi.

Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) Sturman Panjaitan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan RUU tersebut.

Bob Hasan: RUU Hak Cipta Berikan Pelindungan Adil di Era Digital

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan: RUU Hak Cipta Berikan Pelindungan Adil di Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta merupakan bagian penting dalam memperkuat pelindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di tengah perkembangan teknologi digital. Regulasi baru tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, perkembangan industri kreatif, dan akses masyarakat terhadap karya.