Kesejahteraan Rakyat

Maman Imanul Haq Dorong BPKH Lebih Independen Mengelola Dana Haji

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar semakin independen dan mandiri dalam menjalankan tugas pengelolaan dana haji. Menurutnya, independensi BPKH menjadi kunci untuk memastikan dana milik jemaah dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal.

Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Alarm Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Pernyataan itu dia sampaikan menyusul terungkapnya kasus penyekapan seorang perempuan di Bandung yang diduga berlangsung selama tiga tahun dan dilakukan oleh orang terdekat korban.  

Irma Suryani Minta Pemerintah Percepat Penurunan Angka Anak Zero Dose

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan kekhawatirannya atas posisi Indonesia yang masih masuk dalam 10 negara dengan jumlah anak zero dose, yakni anak yang belum mendapat imunisasi pertama hingga usia 12 bulan terbanyak di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Charles Honoris Minta Pengendalian Rabies Diperkuat melalui Pendekatan One Health

PARLEMENTARIA, Jakarta - Satu-satunya ras anjing asal Indonesia yang diakui oleh federasi kinologi dunia, anjing Kintamani, hingga kini masih terhambat pergerakannya akibat status Bali sebagai wilayah endemis rabies. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Neng Eem Minta Kemenkes Buka Informasi Kandungan Vaksin, Demi Kepercayaan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kampanye dan sosialisasi mengenai manfaat vaksin. Keterbukaan informasi terkait kandungan vaksin serta proses produksinya dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi.

Anggaran Imunisasi Kurang 4,91 Triliun, Komisi IX Minta Kemenkes Beri Penjelasan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti kesenjangan anggaran dalam roadmap penguatan Program Imunisasi Nasional tahun 2025–2029. Dari total kebutuhan biaya sebesar Rp44,49 triliun, dana yang tersedia baru mencapai Rp39,58 triliun.

Penguatan Sistem Jadi Kunci Tingkatkan Cakupan Imunisasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Capaian sejumlah program imunisasi nasional dinilai masih belum berada pada level yang aman. Selain memperkuat kampanye dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah didorong untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendukung imunisasi, mulai dari ketersediaan vaksin, distribusi, rantai dingin (cold chain), tenaga kesehatan, hingga dukungan operasional bagi posyandu dan kader di lapangan.

Akses Digital Jadi Kunci, Abdul Azis Sefudin Dorong Peningkatan Penghimpunan Dana Umat dengan Digitalisasi Zakat

Maman Imanulhaq Dorong Penguatan Kelembagaan BWI untuk Optimalkan Potensi Wakaf Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq, menilai potensi wakaf di Indonesia belum dikelola secara optimal. Menurutnya, keterbatasan dukungan kelembagaan dan anggaran bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi agar pengelolaan wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Sudian Noor Terima Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Kalsel Terkait Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang disampaikan melalui DPRD Kalsel, termasuk tuntutan dari kelompok mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di daerah tersebut.

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan aturan terkait kepailitan perusahaan dan pembayaran pesangon dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak merugikan pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan.

Pendidikan dan Keteladanan Pemimpin, Kunci Salatiga Rawat Predikat Kota Toleran

PARLEMENTARIA, Salatiga — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris, menggarisbawahi bahwa kesuksesan Salatiga dalam merawat harmoni sosial tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh fondasi karakter yang kuat melalui sektor pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, internalisasi nilai-nilai inklusif di sekolah dasar menjadi modal utama warga untuk saling menghargai perbedaan.