Kesejahteraan Rakyat

4126 artikel ditemukan

Selly Dorong Pemberdayaan PPKS Berlanjut hingga Mandiri

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Selly Dorong Pemberdayaan PPKS Berlanjut hingga Mandiri

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong agar pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi tidak berhenti pada tahap pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, proses pemberdayaan perlu dilanjutkan hingga penerima manfaat memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan tidak kembali bergantung kepada keluarga.

17 September 2026

Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyoroti akurasi penetapan desil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang bantuan sosialnya terhenti secara tiba-tiba akibat perubahan desil, meskipun kondisi sosial ekonominya dinilai belum mengalami perubahan signifikan.

Cucun Dorong Bakti Sosial DPR RI Terus Sentuh Kebutuhan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Dorong Bakti Sosial DPR RI Terus Sentuh Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pelaksanaan khitanan massal yang digelar Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) sebagai bentuk kepedulian sosial dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

17 September 2026

Komisi X Dorong Desa Adat dan Desa Dinas Perkuat Pemutakhiran Data Desil

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Desa Adat dan Desa Dinas Perkuat Pemutakhiran Data Desil

PARLEMENTARIA, Klungkung – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong penguatan kolaborasi antara desa adat dan desa dinas dalam pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan unsur pemerintahan dan masyarakat di tingkat lokal penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Monev Keterbukaan Informasi Publik Harus Dimaknai sebagai Amanat Konstitusional

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Monev Keterbukaan Informasi Publik Harus Dimaknai sebagai Amanat Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menekankan pentingnya pengelolaan data publik yang jujur dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan amanat undang-undang yang harus diwujudkan secara nyata.

Wardatul Asriah Tekankan Edukasi Kebencanaan bagi Masyarakat Bekasi

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wardatul Asriah Tekankan Edukasi Kebencanaan bagi Masyarakat Bekasi

PARLEMENTARIA, Kab. Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah mendorong penguatan edukasi dan kesiapsiagaan kebencanaan hingga ke tingkat desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Upaya tersebut dinilai penting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dan wilayah yang memiliki potensi terdampak bencana.

Komisi VIII Kawal Keberlanjutan Bansos bagi Masyarakat Sangat Membutuhkan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Keberlanjutan Bansos bagi Masyarakat Sangat Membutuhkan

PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan bantuan sosial bagi masyarakat yang masih berada dalam kondisi sangat membutuhkan harus tetap berlanjut. Menurutnya, proses evaluasi dan pemutakhiran penerima bantuan perlu dilakukan secara cermat agar masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial tidak kehilangan bantuan secara tiba-tiba.

94 Warga Meninggal Saat Mengungsi, Hetifah Dorong Evaluasi Layanan Pascabencana

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

94 Warga Meninggal Saat Mengungsi, Hetifah Dorong Evaluasi Layanan Pascabencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa pengungsian pascagempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini menyusul data BNPB yang mencatat 94 warga meninggal dunia saat berada dalam masa pengungsian.

Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta

PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Di tengah proses tersebut, Komisi VIII DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan dengan menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus persiapan Haji 2027.

Penanganan Tanggul Kritis Bekasi Butuh Dukungan Anggaran Rp1,7 Triliun

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penanganan Tanggul Kritis Bekasi Butuh Dukungan Anggaran Rp1,7 Triliun

PARLEMENTARIA, Kab. Bekasi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk menangani sejumlah tanggul kritis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan pemaparan yang diterimanya saat Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026), kebutuhan penanganan tanggul tersebut diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun. Namun, anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp50 miliar.

Edy Wuryanto: Transparansi Data Keracunan MBG Penting untuk Pencegahan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Transparansi Data Keracunan MBG Penting untuk Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) membuka data kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan dan diperbarui secara real-time. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting sebagai langkah edukasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan terhadap potensi terjadinya keracunan.

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Regulasi Turunan BMKS

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Regulasi Turunan BMKS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat penyusunan regulasi turunan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Ia meminta adanya tenggat waktu yang jelas untuk penyelesaian peraturan bursa agar tidak terjadi kekosongan aturan saat BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.