Kesejahteraan Rakyat

Hari Santri Momentum Perkuat Komitmen Negara terhadap Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara dalam mendukung pesantren dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pelindungan santri.

22 Oktober 2026

Putusan MK Momentum Pembenahan Sistem Kebencanaan Nasional

Putusan MK Momentum Pembenahan Sistem Kebencanaan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait Undang-Undang Penanggulangan Bencana harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kebencanaan nasional secara menyeluruh. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya berfokus pada persoalan administratif penetapan status bencana nasional atau daerah, tetapi juga harus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sebelum bencana terjadi.

Maman Imanulhaq Soroti Risiko Percaloan dan Biaya Tak Transparan Mahasiswa Al-Azhar

Maman Imanulhaq Soroti Risiko Percaloan dan Biaya Tak Transparan Mahasiswa Al-Azhar

PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong pembenahan tata kelola dan transparansi proses keberangkatan calon mahasiswa Indonesia yang akan menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik percaloan, pungutan tidak resmi, serta kesenjangan akses informasi yang berpotensi merugikan calon mahasiswa, khususnya para santri dari daerah.

Furtasan Ali Yusuf Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dikaji Menyeluruh

Furtasan Ali Yusuf Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dikaji Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf meminta kebijakan tidak naik kelas dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Ia menegaskan, siswa tidak boleh menanggung konsekuensi dari persoalan sistem pendidikan yang berada di luar kendali mereka, seperti keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan akses pembelajaran.

Abidin Fikri Minta Kemenag Usut Dugaan Pemotongan Dana PIP di Bojonegoro

Abidin Fikri Minta Kemenag Usut Dugaan Pemotongan Dana PIP di Bojonegoro

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera memeriksa dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp250.000 terhadap siswa penerima bantuan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah 3 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan pendidikan sesuai ketentuan dan hak siswa terlindungi.

70 Ribu Balita Terkena ISPA Karhutla, Puan: Perlindungan Anak Harus Jadi Komitmen Nasional

70 Ribu Balita Terkena ISPA Karhutla, Puan: Perlindungan Anak Harus Jadi Komitmen Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas laporan 70 ribu lebih balita yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ia pun menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai dampak Karhutla, termasuk masalah kesehatan.

Masyarakat Tak Boleh Dirugikan dalam Penyelesaian 'Zona Merah' Jambi

Masyarakat Tak Boleh Dirugikan dalam Penyelesaian 'Zona Merah' Jambi

PARLEMENTARIA, Jambi — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan dalam penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan ‘zona merah’ Jambi. Terlebih, persoalan tersebut melibatkan klaim aset negara yang beririsan dengan tanah masyarakat yang telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh negara.

Perundungan Makin Parah, Puan Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak

Perundungan Makin Parah, Puan Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti semakin banyaknya kasus perundungan atau bullying di Tanah Air. Termasuk bullying anak yang melibatkan kekerasan hingga menyebabkan kematian.

21 Oktober 2026

Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko

Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya penanganan, menurutnya, harus mengutamakan pencegahan sejak dini dan tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas.

Singgih Dorong BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Hadapi Ancaman El Niño

Singgih Dorong BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Hadapi Ancaman El Niño

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dalam mengantisipasi potensi dampak fenomena El Niño. Ia menegaskan, pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Netty Dukung Penguatan Pengawasan Vape untuk Lindungi Generasi Muda