Kesejahteraan Rakyat

4143 artikel ditemukan

Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

27 Agustus 2026

DPR Pastikan Hak Masyarakat Mengadu soal Pengelolaan Sampah Tetap Terlindungi

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR Pastikan Hak Masyarakat Mengadu soal Pengelolaan Sampah Tetap Terlindungi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI memastikan masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pengelolaan sampah. Hak tersebut telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta peraturan pelaksanaannya.

Netty Apresiasi Pengiriman 206 TCK, Minta Keselamatan Nakes Jadi Prioritas

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Apresiasi Pengiriman 206 TCK, Minta Keselamatan Nakes Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi pengiriman 206 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk memperkuat penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, mobilisasi tenaga kesehatan tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas akibat bencana.

Hentikan Premanisme dan Tindakan Represif dalam Sengketa Agraria di Sukajaya Bogor!

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hentikan Premanisme dan Tindakan Represif dalam Sengketa Agraria di Sukajaya Bogor!

PARLEMENTARIA, JAKARTA – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mengecam keras segala bentuk tindakan represif dan premanisme dalam penanganan konflik pertanahan di daerah. Pria yang kerap disapa Kang Aher itu menegaskan bahwa aksi kekerasan merupakan tindak pidana murni yang terpisah dari substansi sengketa hukum pertanahan.

Lindungi Masyarakat dan Nakes, Netty Dorong Penguatan Respons Kesehatan Karhutla

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lindungi Masyarakat dan Nakes, Netty Dorong Penguatan Respons Kesehatan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat. Ia mendorong pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan menyusul ancaman penurunan kualitas udara akibat karhutla, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita.

BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendesak penyelesaian yang seadil-adilnya terkait konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat penggarap di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pria yang akrab disapa Aher ini mengupayakan langkah mediasi agar masyarakat tetap dapat mengelola lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari.

Komisi IX DPR Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Landasan Ekonomi Nasional

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX DPR Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Landasan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disiapkan untuk memperkuat kepastian pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan landasan hukum yang dapat mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memastikan akan mengawal aspirasi guru non-ASN agar penyelesaian status kepegawaian mereka tidak berhenti pada kebijakan transisi. Menurutnya, kepastian status guru non-ASN penting untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan bagi para pendidik.

BURT DPR RI Dorong Pemerintah Perkuat Akses Layanan Kesehatan di Daerah

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

BURT DPR RI Dorong Pemerintah Perkuat Akses Layanan Kesehatan di Daerah

PARLEMENTARIA, Cibinong – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Desy Ratnasari mendorong pemerintah memperkuat kebijakan dan koordinasi dengan rumah sakit guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri maupun ke Jakarta ketika layanan kesehatan yang dibutuhkan dapat tersedia di daerah.

Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Layanan Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Layanan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Cibinong — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti tingginya minat masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, termasuk ke Penang, Malaysia. Menurutnya, pemerintah perlu mempelajari kebijakan Malaysia yang mampu membuat biaya layanan kesehatan di Penang lebih kompetitif.

27 Agustus 2026

Esti Desak Perbaikan Data Desil untuk Lindungi Hak Pendidikan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Desak Perbaikan Data Desil untuk Lindungi Hak Pendidikan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti anomali penentuan desil yang dinilai dapat mengganggu ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) dan bantuan pendidikan. Ketidaksesuaian data dengan kondisi faktual masyarakat, menurutnya, berpotensi membuat keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial dan pendidikan.

Pemerintah Harus Turun Tangan Penuhi Hak dan Kompensasi Pensiunan PT Bina Karya

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Harus Turun Tangan Penuhi Hak dan Kompensasi Pensiunan PT Bina Karya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menggelar rapat dengan Pimpinan Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan pensiunan pegawai PT Bina Karya (Persero) yang belum memperoleh hak-haknya sesuai kewajiban perusahaan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR, Rabu (26/8/2026).