Lindungi Masyarakat dan Nakes, Netty Dorong Penguatan Respons Kesehatan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat. Ia mendorong pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan menyusul ancaman penurunan kualitas udara akibat karhutla, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita.

Netty mengatakan karhutla yang terjadi di tengah musim kemarau perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Selain merusak lingkungan, karhutla juga berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat.

“Ketika terjadinya kebakaran hutan ini sudah dapat dipastikan akan berdampak pada udara, pada udara bersih, pada udara yang memang dibutuhkan untuk sistem pernapasan seluruh masyarakat,” ujar Netty kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, memburuknya kualitas udara akibat karhutla perlu diantisipasi karena dapat memperberat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang selama ini masih banyak terjadi, khususnya pada bayi dan balita.

“Jika ini menjadi salah satu faktor pemberat kasus-kasus ISPA, selama ini kan ISPA juga sudah tinggi. Nah tentu ini akan memperberat kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan akut yang memang sering terjadi pada kelompok bayi balita,” jelasnya.

Karena itu, Netty mendorong Kementerian Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan di wilayah terdampak karhutla. Kesiapan tersebut perlu diperkuat mulai dari fasilitas kesehatan tingkat primer hingga layanan rujukan di rumah sakit.

“Pemerintah sudah harus meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari menyiapkan fasilitas kesehatan di tingkat dasar yaitu layanan primer di puskesmas, termasuk juga di layanan rujukan di rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta,” katanya.

Netty juga menekankan pentingnya integrasi antara puskesmas dan rumah sakit rujukan dalam menangani dampak kesehatan akibat karhutla. Menurutnya, sistem rujukan harus dipastikan berjalan efektif agar masyarakat terdampak dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan berkesinambungan.

Selain masyarakat, Netty mengingatkan pemerintah agar memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terdampak karhutla. Dokter, perawat, serta petugas penunjang kesehatan merupakan garda terdepan dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di tengah situasi darurat.

“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga harus melindungi tenaga kesehatan, baik tenaga medis maupun perawat dan juga petugas penunjang lainnya. Kenapa? Karena mereka adalah garda terdepan untuk memastikan bahwa layanan ini tetap berjalan,” tegas Netty.

Untuk itu, Netty mengusulkan kebijakan afirmasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di kawasan terdampak karhutla. Kebijakan tersebut antara lain dapat berupa pemberian insentif dan pemenuhan kebutuhan gizi bagi tenaga kesehatan.

Menurutnya, dukungan tersebut penting agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas secara optimal sekaligus meminimalkan risiko kesehatan selama bertugas di wilayah terdampak bencana.

“Saya mengusulkan kepada tenaga kesehatan di berbagai kawasan bencana, sudah seharusnya pemerintah memberikan sebuah kebijakan afirmasi dalam bentuk insentif atau kemudian perhatian pemenuhan gizi buat tenaga kesehatan sehingga mereka betul-betul bisa menjalani tugas dengan prima,” pungkasnya. (als/ssb)