Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Harus Turun Tangan Penuhi Hak dan Kompensasi Pensiunan PT Bina Karya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menggelar rapat dengan Pimpinan Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan pensiunan pegawai PT Bina Karya (Persero) yang belum memperoleh hak-haknya sesuai kewajiban perusahaan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR, Rabu (26/8/2026).

26 Agustus 2026

Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana

Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menguji ketangguhan sektor pendidikan nasional.

Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos

Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos

PARLEMENTARIA, Manggarai — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly A. Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat peran dalam menangani dampak sosial dan ekonomi akibat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan darurat, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat

Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat

PARLEMENTARIA, NTT — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan dukungan pendanaan apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas agar penanganan bencana dapat berjalan optimal.

Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT

Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi penguatan koordinasi kementerian dan lembaga di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sinergi lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.

Pendataan Rumah dan Kenyamanan Pengungsi Bencana NTT Jadi Perhatian Komisi VIII

Kesejahteraan Rakyat25 Agustus 2026

Pendataan Rumah dan Kenyamanan Pengungsi Bencana NTT Jadi Perhatian Komisi VIII

PARLEMENTARIA, Manggarai – Penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki tahap penting setelah delapan hari masa tanggap darurat. Di tengah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih berada di pengungsian, perhatian juga diarahkan pada pendataan rumah-rumah warga yang terdampak agar bantuan dapat segera diberikan.

Syarat Mutasi ASN 10 Tahun Terlalu Berat, LAN RI Harus Kaji Ulang Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat25 Agustus 2026

Syarat Mutasi ASN 10 Tahun Terlalu Berat, LAN RI Harus Kaji Ulang Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mendesak Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meninjau dan mengkaji ulang regulasi mengenai batas waktu pengajuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini dipatok selama 10 tahun. Menurutnya, aturan tersebut dinilai terlalu berat dan kurang mengedepankan asas keadilan serta kemanusiaan bagi para abdi negara.

Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi

Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti soal isu pelarangan penggunaan hijab bagi calon kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan). Ia pun mengapresiasi klarifikasi tak ada pelarangan penggunaan hijab bagi kadet di Perguruan Tinggi Negeri yang dibina Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu.

ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah

ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mencegah terjadinya polemik batas wilayah hingga sengketa hukum di masa mendatang akibat tata kelola arsip yang masih bersifat manual dan konvensional.

ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali

ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti pentingnya peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai simpul pemersatu bangsa. Atas dasar itulah, Bob menekankan pentingnya penyelamatan serta pemetaan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah.

Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN

Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan apakah LAN telah merancang instrumen pengukuran berbasis kualitatif guna memastikan ASN dapat bekerja secara maksimal dan optimal. Hal itu mengingat, menurutnya, standar penilaian di instansi Pemerintah saat ini masih didominasi laporan kehadiran, apel, dan kedisiplinan administratif semata.

Terima Aspirasi Masyarakat Pati, Sari Yuliati Dorong Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual