//
Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat.|Foto: Yohanes/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menguji ketangguhan sektor pendidikan nasional.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat menilai pemerintah perlu membangun sistem pendidikan yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi ancaman bencana. Menurutnya, keberlangsungan pembelajaran dan pemenuhan hak pendidikan anak tidak boleh bergantung pada langkah penanganan setelah bencana terjadi.
"Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan, bukan sekadar reaksi sesaat," kata Lestari kepada Parlementaria dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).
Politisi yang akrab disapa Rerie itu mengatakan, salah satu tantangan yang perlu segera dijawab pemerintah adalah penyusunan mekanisme pembelajaran darurat yang efektif. Mekanisme tersebut diperlukan agar proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung sekaligus memastikan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik di tengah situasi krisis.
Urgensi penguatan sistem pendidikan tangguh bencana, lanjut Rerie, semakin penting mengingat Peta Risiko Bencana BNPB 2023 mencatat lebih dari 70.000 satuan pendidikan berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi.
Karena itu, Rerie mendorong pemerintah untuk memperkuat dan memastikan konsistensi penerapan protokol kedaruratan di wilayah terdampak bencana. Penerapan protokol tersebut harus menempatkan keselamatan guru dan siswa, pemenuhan hak belajar, serta pemulihan pendidikan pascabencana sebagai prioritas.
Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan sistem pendidikan yang tidak hanya mampu merespons kondisi darurat, tetapi juga memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai potensi bencana secara berkelanjutan.
"Kesiapan SDM, penguatan kurikulum adaptif, dan peningkatan literasi kebencanaan bagi pengajar harus segera direalisasikan. Ini bukan hanya tentang bagaimana belajar saat bencana, tetapi bagaimana kita memastikan masa depan anak bangsa tidak terhenti oleh bencana," pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut. (hvt/ssb)
