//
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, saat meninjau dan memberikan bantuan ke pengungsi masyarakat terdampak bencana gempa di Kecamatan Reok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.|Foto: Ucha/Karisma
PARLEMENTARIA, NTT — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan dukungan pendanaan apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas agar penanganan bencana dapat berjalan optimal.
Ansory meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan secara terbuka berbagai kebutuhan dan kendala yang ditemukan di lapangan, termasuk apabila terdapat keterbatasan anggaran, bantuan, maupun kebutuhan penanganan lainnya. Informasi tersebut diperlukan agar DPR dapat menindaklanjutinya melalui fungsi pengawasan serta memperjuangkan dukungan pemerintah.
“Kalau bisa, apa yang kurang silakan disuarakan. Sampaikan ke Komisi VIII, kita perjuangkan pendanaannya,” ujar Ansory saat meninjau penanganan bencana gempa bumi di NTT, Senin (24/8/2026).
Ia menilai, informasi mengenai kondisi riil di lapangan penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan dukungan pemerintah. Terlebih, kebutuhan penanganan bencana dapat terus berkembang seiring kondisi masyarakat terdampak, termasuk para pengungsi, serta proses pemulihan di wilayah terdampak.
Karena itu, Ansory meminta jajaran BNPB tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan selama proses penanganan bencana. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Jangan sungkan-sungkan melaporkan ke pusat apa yang terjadi di lapangan. Kalau memang itu kurang benar, bicara langsung. Kalau ada kekurangan, bicara langsung. Jangan ditutup-tutupi,” tegas Ansory.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKS tersebut mengatakan keterbukaan informasi semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Informasi mengenai kondisi masyarakat dapat tersebar dengan cepat sehingga pemerintah perlu memastikan informasi publik diimbangi dengan penjelasan dan data faktual dari pihak yang menangani langsung di lapangan.
“Karena sekarang ini kita sudah dunia digital, sudah dunia maya. Kita tidak bisa membohongi itu. Apa yang terjadi di masyarakat nanti, tentu akan terdengar. Ibaratnya, ada asap pasti ada api. Masyarakat akan menyampaikan apa yang mereka lihat dan rasakan,” pungkas Ansory. (ujm/ssb)
