Kesejahteraan Rakyat

4143 artikel ditemukan

Arsip Nasional Harus Menjadi Sumber Pembelajaran yang Kontekstual

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Arsip Nasional Harus Menjadi Sumber Pembelajaran yang Kontekstual

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemanfaatan arsip nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah yang hidup dan kontekstual. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat memori kolektif bangsa sekaligus membekali generasi mendatang dalam menghadapi berbagai tantangan.

28 Agustus 2026

Nakes dan Relawan di Wilayah Bencana Juga Perlu Dukungan Psikososial

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nakes dan Relawan di Wilayah Bencana Juga Perlu Dukungan Psikososial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah diminta memperkuat dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak psikologis yang dapat muncul sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan pascabencana.

Komisi VIII Minta BNPB dan BPBD Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Minta BNPB dan BPBD Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah tersebut dinilai penting menyusul masih terjadinya karhutla di sejumlah wilayah, antara lain Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.

Setahun Kawal Pendidikan, Komisi X Dorong Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Setahun Kawal Pendidikan, Komisi X Dorong Penguatan Regulasi dan Pengawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap sektor pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, kepemudaan, serta keolahragaan sepanjang Agustus 2025 hingga Agustus 2026. Sejumlah agenda strategis dikawal, mulai dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), harmonisasi RUU Hak Cipta, hingga pengawasan terhadap berbagai persoalan tata kelola dan perlindungan di lingkungan pendidikan serta olahraga.

Edy Wuryanto Dorong Perpres Perlindungan dan Kesejahteraan Nakes Segera Terbit

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto Dorong Perpres Perlindungan dan Kesejahteraan Nakes Segera Terbit

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan, Keamanan, dan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Menurutnya, pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan kerja tenaga kesehatan merupakan syarat penting agar transformasi kesehatan yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan optimal.

Charles Honoris Dorong Penanganan Kesehatan Korban Bencana NTT Berkelanjutan

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Dorong Penanganan Kesehatan Korban Bencana NTT Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah memastikan penanganan kesehatan korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemulihan kesehatan masyarakat terdampak harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui penanganan kesehatan mental dan pemantauan penyakit di lokasi pengungsian.

Komisi IX Dorong Pemerintah Segera Susun Rekonstruksi Faskes Terdampak Bencana di Flores

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong Pemerintah Segera Susun Rekonstruksi Faskes Terdampak Bencana di Flores

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah segera menyusun rencana rekonstruksi fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, perencanaan yang jelas dan koordinasi lintas lembaga diperlukan agar proses pemulihan tidak terhambat persoalan kewenangan.

Penanganan Bencana Harus Didukung Anggaran Memadai

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penanganan Bencana Harus Didukung Anggaran Memadai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani dan memulihkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, ia menegaskan berbagai upaya penanganan bencana dan penguatan layanan kesehatan harus didukung anggaran yang memadai.

28 Agustus 2026

Nihayatul Wafiroh: Nakes di Lokasi Bencana Perlu Insentif dan Dukungan

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nihayatul Wafiroh: Nakes di Lokasi Bencana Perlu Insentif dan Dukungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memberikan insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di daerah terdampak bencana. Selain menghadapi beban kerja yang lebih berat, sebagian nakes di wilayah bencana juga menjadi korban sehingga membutuhkan dukungan tambahan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.

HUT ke-81 DPR, Komisi IX Perkuat Kinerja di Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

HUT ke-81 DPR, Komisi IX Perkuat Kinerja di Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Momentum HUT ke-81 DPR RI menjadi refleksi bagi Komisi IX DPR RI untuk terus memperkuat kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Penguatan tersebut terutama diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisi X Minta Data Desil DTSEN Diperbaiki agar Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Minta Data Desil DTSEN Diperbaiki agar Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI menyoroti ketepatan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Ketidaksesuaian data yang ditemukan di lapangan dinilai berpotensi membuat masyarakat kehilangan hak atas bantuan, termasuk bantuan pendidikan.

Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).