//
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.|Foto: Galuh/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah diminta memperkuat dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak psikologis yang dapat muncul sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan pascabencana.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada kondisi fisik korban, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan jiwa masyarakat terdampak, termasuk tenaga kesehatan dan relawan yang bertugas di lapangan.
“Saat rapat kerja dengan Menkes kemarin, saya juga sudah bertanya dan memberi masukan soal dukungan psikososial dan kesehatan jiwa diperkuat dalam penanganan pascagempa Flores, NTT,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Netty menyoroti kasus seorang pemuda berinisial LM (20) di Dusun Nggolonio, Kabupaten Nagekeo, yang ditemukan meninggal dunia di sekitar tenda pengungsian pada Kamis (20/8). LM diduga mengalami depresi berat dan kecemasan akibat gempa susulan yang terus terjadi di wilayah tersebut.
“Kasus meninggalnya seorang pemuda di belakang tenda penampungan karena diduga depresi harus menjadi alarm bagi pemerintah bahwa penanganan fisik penting, tetapi masalah psikologis pascabencana patut diwaspadai,” tuturnya.
Menurut Netty, dukungan psikososial tidak hanya dibutuhkan masyarakat terdampak, tetapi juga tenaga kesehatan, Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK), dan relawan. Beban kerja serta tekanan selama menjalankan misi kemanusiaan berpotensi memengaruhi kondisi fisik dan mental para petugas.
“Karena kondisi penanganan bencana cukup berat, dan sering kali nakes dan relawan juga ikut menanggung beban mental, maka dibutuhkan penguatan fasilitas kesehatan jiwa bagi mereka,” ungkap Netty.
Selain dukungan kesehatan jiwa, Netty menilai pemerintah perlu memastikan sistem perlindungan bagi tenaga kesehatan, Tim SAR, dan relawan yang bertugas di wilayah bencana. Menurutnya, keselamatan petugas harus menjadi bagian penting dalam setiap operasi kemanusiaan agar tidak muncul korban tambahan dari unsur penolong.
“Sistem ini untuk memastikan bahwa tak perlu ada korban jiwa tambahan. Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada semua relawan yang bertugas untuk memastikan bisa menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain,” paparnya.
Netty mengapresiasi pengiriman 206 TCK oleh Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa. Para tenaga cadangan tersebut dijadwalkan bertugas selama 14 hari di enam wilayah terdampak berat, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
“Dalam situasi bencana, kehadiran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Tetapi kita juga harus memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman, mendapat waktu istirahat yang cukup, dan tidak dipaksa mengabaikan keselamatan diri atas nama pengabdian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Netty mengingatkan agar respons kesehatan pascabencana tidak berhenti pada penanganan korban luka. Pemerintah perlu mengantisipasi berbagai masalah kesehatan di lokasi pengungsian, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dehidrasi, gangguan gizi, serta penyakit yang berkaitan dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi.
“Setelah fase tanggap darurat, perhatian harus bergeser pada pemulihan layanan kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit yang rusak harus segera dipulihkan agar masyarakat tidak terus bergantung pada layanan darurat,” sebutnya.
Netty juga mendorong penguatan sistem TCK agar dapat dimobilisasi secara cepat ketika terjadi bencana. Menurutnya, sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia membutuhkan sistem kesiapsiagaan kesehatan yang terencana, mulai dari rencana kontingensi kesehatan, ketersediaan tenaga cadangan, logistik, hingga fasilitas pendukung.
“Bencana bisa datang kapan saja. Kita perlu memastikan setiap daerah memiliki rencana kontingensi kesehatan, tenaga cadangan yang siap dimobilisasi, serta dukungan logistik dan fasilitas yang memadai,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut. (fa/ssb)
