nakes

9 artikel dengan tag ini

Transformasi Kesehatan Harus Diiringi Perlindungan bagi Nakes

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Transformasi Kesehatan Harus Diiringi Perlindungan bagi Nakes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai pemerintah perlu memperkuat perlindungan dan kepastian status kepegawaian tenaga kesehatan (nakes) sebagai bagian penting dari transformasi kesehatan nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pengabdian tenaga kesehatan dan tenaga medis di seluruh Indonesia.

20 Agustus 2026

Charles Dorong PPPK Nakes Diangkat PNS, Honorer Diberi Kepastian Status

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Dorong PPPK Nakes Diangkat PNS, Honorer Diberi Kepastian Status

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian dan penghasilan yang lebih layak bagi tenaga kesehatan (nakes), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer. Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Achmad Ru'yat Dorong Pemerataan Dokter dan Peningkatan Kesejahteraan Nakes

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Achmad Ru'yat Dorong Pemerataan Dokter dan Peningkatan Kesejahteraan Nakes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat menyoroti masih besarnya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya terkait kekurangan jumlah dokter dan pemerataan penempatannya. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun langkah strategis untuk mengatasi defisit dokter sekaligus memastikan distribusi tenaga medis lebih merata hingga ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan dana transfer ke daerah diproyeksikan turun menjadi Rp600 triliun pada 2027 dari sekitar Rp900 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pegawai, termasuk gaji guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Edy Wuryanto: Tunjangan dan Jenjang Karier Nakes Harus Lebih Adil

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Tunjangan dan Jenjang Karier Nakes Harus Lebih Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti kondisi kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) yang dinilainya terus menurun, meski profesi tersebut memiliki beban kerja, risiko hukum, serta tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang hingga kini masih bekerja sebagai tenaga honorer di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut perlindungan tenaga kesehatan yang setiap hari melayani masyarakat.

Heru Tjahjono: Pembangunan Fisik Puskesmas Belum Diikuti dengan Kesiapan Jumlah Nakes

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono: Pembangunan Fisik Puskesmas Belum Diikuti dengan Kesiapan Jumlah Nakes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti kesiapan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Ia menilai, faskes pertama masih menghadapi tantangan serius dalam aspek sumber daya manusia (SDM) dan operasional di lapangan.

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan perlunya relaksasi ketentuan batas belanja pegawai daerah serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perlu Rapat Gabungan Antar kementerian Selesaikan Persoalan Honorer Nakes dan Non-Nakes

Kesejahteraan Rakyat28 Mei 2024

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Rapat Gabungan Antar kementerian Selesaikan Persoalan Honorer Nakes dan Non-Nakes

Anggota Komisi IX DPR RI Linda Megawati. Foto: Arief/vel.

28 Mei 2024