Heru Tjahjono: Pembangunan Fisik Puskesmas Belum Diikuti dengan Kesiapan Jumlah Nakes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti kesiapan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Ia menilai, faskes pertama masih menghadapi tantangan serius dalam aspek sumber daya manusia (SDM) dan operasional di lapangan.

Ia juga  mengapresiasi program pemerintah yang terus mendorong penguatan layanan promotif dan preventif melalui pembangunan serta renovasi puskesmas di berbagai daerah. Namun demikian, ia menilai pembangunan fisik belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan tenaga kesehatan yang memadai.

“Kalau alat-alat kesehatan sudah diturunkan ke puskesmas, tetapi dokter dan tenaga kesehatannya belum siap, maka ini akan menjadi persoalan dalam operasional layanan,” ujar Heru dalam agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, masih terdapat puskesmas di sejumlah daerah yang kekurangan tenaga medis yang benar-benar siap mengoperasikan alat kesehatan yang telah disediakan. Pasalnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat tujuan utama transformasi layanan kesehatan primer agar masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada rumah sakit untuk kasus-kasus dasar.

Selain itu, Heru juga menyoroti tantangan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan. Ia menilai kondisi geografis yang sulit kerap berdampak pada keterlambatan layanan, bahkan memengaruhi kehadiran tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan.

“Kalau akses menuju puskesmas sulit, maka bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi juga tenaga kesehatannya,” katanya.

Maka dari itu, ia mendorong adanya perhatian lintas pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas, termasuk penyediaan dukungan transportasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan akses terbatas. Ia menilai banyak petugas puskesmas, termasuk yang berstatus PPPK, masih menghadapi kendala mobilitas dalam menjalankan tugas pelayanan.

Baginya, penguatan puskesmas tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik dan pengadaan alat, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan SDM, sistem penempatan tenaga kesehatan, serta dukungan logistik di lapangan. (hal/um)