Ketidaktepatan Data Desil SES Harus Ditangani dengan Pemutakhiran Data Berkala

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti masih adanya persoalan akurasi data sosial ekonomi (data SES) masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional serta kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di sejumlah daerah. Sebab, berdasarkan pemantauannya, ada ketidaksesuaian antara data desil yang digunakan dalam penentuan kelompok penerima manfaat dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Jika dibiarkan, ungkapnya, berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran program perlindungan sosial maupun layanan kesehatan. Maka dari itu, ia mengingatkan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah agar indikator yang digunakan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Kadang kondisi yang terlihat belum tentu menggambarkan kemampuan ekonomi yang sebenarnya. Karena itu, data perlu terus diverifikasi dan diperbarui,” ujar Heru dalam agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Selain persoalan data, dirinya juga menyoroti implementasi KRIS yang tengah diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ia menilai kebijakan tersebut pada prinsipnya bertujuan baik untuk menyeragamkan standar layanan rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Meski begitu, Heru mengingatkan bahwa kesiapan fasilitas kesehatan di daerah belum sepenuhnya merata.

Oleh karena itu, ia menekankan implementasi KRIS perlu mempertimbangkan kondisi riil rumah sakit agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan. “Konsepnya sudah baik, tetapi implementasinya harus melihat kesiapan fasilitas kesehatan di masing-masing daerah,” katanya.

Menutup pernyataan, ia mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan evaluasi berkala terhadap kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. (hal/um)