Kris

4 artikel dengan tag ini

Komisi IX Tekankan Kesiapan Data dalam Penerapan Rujukan Berbasis Kompetensi

Kesejahteraan Rakyat2 Oktober 2026

Komisi IX Tekankan Kesiapan Data dalam Penerapan Rujukan Berbasis Kompetensi

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya kesiapan sistem, data, dan kapasitas fasilitas kesehatan dalam penerapan rujukan berbasis kompetensi pelayanan. Perubahan sistem rujukan tersebut harus didasarkan pada kemampuan pelayanan rumah sakit yang nyata, mutakhir, dan terverifikasi.

2 Oktober 2026

Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat1 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (1/10/2026), untuk mengawasi kesiapan penerapan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan rumah sakit dan pemerintah daerah sehingga perubahan sistem rujukan dapat meningkatkan akses peserta terhadap layanan kesehatan yang tepat, cepat, aman, bermutu, dan berkesinambungan.

Ketidaktepatan Data Desil SES Harus Ditangani dengan Pemutakhiran Data Berkala

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketidaktepatan Data Desil SES Harus Ditangani dengan Pemutakhiran Data Berkala

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti masih adanya persoalan akurasi data sosial ekonomi (data SES) masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional serta kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di sejumlah daerah. Sebab, berdasarkan pemantauannya, ada ketidaksesuaian antara data desil yang digunakan dalam penentuan kelompok penerima manfaat dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Obon Tabroni Desak Evaluasi KRIS hingga Transparansi Biaya Operasional BPJS Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Obon Tabroni Desak Evaluasi KRIS hingga Transparansi Biaya Operasional BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan transparansi biaya operasional BPJS Kesehatan.