Kesejahteraan Rakyat

4143 artikel ditemukan

Perlunya Dorong Penguatan Teknologi dan Sumber Air Hadapi Karhutla Kalsel

Kesejahteraan Rakyat31 Agustus 2026

Perlunya Dorong Penguatan Teknologi dan Sumber Air Hadapi Karhutla Kalsel

PARLEMENTARIA, Banjarbaru - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan perlu diperkuat melalui dua pendekatan, yakni memastikan titik api dapat terdeteksi secara akurat saat kebakaran terjadi serta menjaga ketersediaan sumber air sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang.

31 Agustus 2026

Karhutla Gambut Kalsel, Abdul Wachid Dorong Penggunaan Teknologi Khusus

Kesejahteraan Rakyat31 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Karhutla Gambut Kalsel, Abdul Wachid Dorong Penggunaan Teknologi Khusus

PARLEMENTARIA, Banjarbaru - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut Kalimantan Selatan membutuhkan teknologi penanganan khusus. Pasalnya, kebakaran pada lahan gambut tidak selalu terlihat di permukaan karena api dapat menjalar dan membakar lapisan di bawah tanah.

Kendala Administrasi Jangan Hambat Pelayanan Peserta Jamkestama

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kendala Administrasi Jangan Hambat Pelayanan Peserta Jamkestama

PARLEMENTARIA, Tangerang – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong penguatan kualitas pelayanan kesehatan bagi anggota DPR RI dan keluarganya melalui program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama). Penguatan koordinasi antara rumah sakit sebagai provider, pihak penjamin, dan DPR RI dinilai penting untuk memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.

Komisi VIII DPR Tekankan Rekonstruksi Desa Adat Sade Tetap Pertahankan Konsep Tradisional

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR Tekankan Rekonstruksi Desa Adat Sade Tetap Pertahankan Konsep Tradisional

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong percepatan rekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pascakebakaran yang melanda kawasan tersebut. Rekonstruksi diharapkan segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Lisda Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lisda Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, baik di Sumatera Barat maupun di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana.

Lisda Hendrajoni Tekankan Percepatan Huntap untuk Pulihkan Kehidupan Warga Terdampak Bencana

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lisda Hendrajoni Tekankan Percepatan Huntap untuk Pulihkan Kehidupan Warga Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Pasalnya, hingga beberapa bulan setelah bencana, masih terdapat warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) dan belum dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Komisi VIII Kawal Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumbar Rp17,89 Triliun

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumbar Rp17,89 Triliun

PARLEMENTARIA, Padang — Komisi VIII DPR RI memastikan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera Barat menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Melalui kunjungan kerja spesifik, Komisi VIII menyerap laporan dan melihat kondisi secara langsung untuk memastikan kebutuhan pemulihan di lapangan dapat ditindaklanjuti di tingkat pusat.

Rehab-Rekon Pascabencana Sumbar Jangan Berlarut

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rehab-Rekon Pascabencana Sumbar Jangan Berlarut

PARLEMENTARIA, Padang — Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir bandang di Sumatera Barat. Percepatan dinilai penting agar masyarakat terdampak segera mendapatkan kembali fasilitas dan layanan yang rusak akibat bencana.

30 Agustus 2026

Kebutuhan Penanganan Karhutla Kalsel Harus Segera Dipetakan

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebutuhan Penanganan Karhutla Kalsel Harus Segera Dipetakan

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga, masyarakat, hingga perguruan tinggi.

30 Agustus 2026

Atalia Dorong Pemulihan Ekonomi Warga Terdampak Kebakaran Desa Adat Sade

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Dorong Pemulihan Ekonomi Warga Terdampak Kebakaran Desa Adat Sade

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah — Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong penguatan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan kapasitas mitigasi, penanganan, dan pemulihan bencana di Indonesia. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar pemerintah dapat merespons bencana secara optimal dan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

Ketua BAM Apresiasi Penyampaian Aspirasi Berlangsung Damai Soal RUU Perampasan Aset

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketua BAM Apresiasi Penyampaian Aspirasi Berlangsung Damai Soal RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan, mengapresiasi aksi demonstrasi massa dengan tuntutan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penguatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Ateng Sutisna Desak Koreksi DTSEN Maksimal 14 Hari

Kesejahteraan Rakyat29 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ateng Sutisna Desak Koreksi DTSEN Maksimal 14 Hari

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Ateng Sutisna mendorong pemerintah memperkuat mekanisme koreksi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercermin dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mengusulkan setiap pengaduan memiliki proses verifikasi dan penyelesaian maksimal 14 hari kerja.

29 Agustus 2026