//
Anggota Komisi VIII Sri Wulan saat berpendapat dalam agenda Kunjungan Spesifik Komisi VIII di Ruang Rapat Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.|Foto: Fadli/jk
PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga, masyarakat, hingga perguruan tinggi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan mengatakan kebutuhan penanganan karhutla di setiap daerah perlu segera dipetakan dan disampaikan kepada BNPB agar dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus kekeringan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita melihat tadi ada beberapa dari masing-masing Kalaksa menyampaikan kebutuhan yang diperlukan. Jadi hari ini nanti Kalaksa bisa langsung menyampaikan kepada BNPB,” ujar Sri Wulan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kalimantan Selatan, Jumat (26/8/2026).
Selain penanganan kebakaran, Sri Wulan meminta pemerintah memberi perhatian terhadap dampak karhutla yang dirasakan masyarakat, termasuk gangguan kesehatan. Ia menyoroti sejumlah penyakit yang dialami masyarakat dan pengungsi, seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan influenza.
Menurutnya, penanganan dampak bencana harus dilakukan secara terpadu karena berbagai persoalan yang muncul saling berkaitan.
“Penanganan bukan cuma satu titik saja, tetapi satu kesatuan,” tegas Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Sri Wulan juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat secara masif. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dibutuhkan agar penanggulangan karhutla tidak hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan dan pencegahan.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai penanganan karhutla perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah, termasuk kawasan lahan gambut yang membutuhkan dukungan peralatan serta pendekatan khusus.
Hetifah mendorong koordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Salah satunya dengan Kementerian Kehutanan yang dinilai memiliki peralatan pendukung penanganan karhutla, seperti drone termal.
“Kita perlu berkoordinasi dengan beberapa kementerian lain, misalnya Kementerian Kehutanan. Saya yakin mereka juga memiliki banyak peralatan seperti drone thermal ini,” kata Hetifah.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mendorong pelibatan lembaga riset dan perguruan tinggi dalam penanganan dampak karhutla. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan hasil riset dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Ia mencontohkan teknologi pengolahan air yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat terdampak. Riset dari perguruan tinggi, lanjutnya, juga dapat dikolaborasikan untuk memperkuat upaya penanganan karhutla.
“Kemudian juga beberapa perguruan tinggi dengan riset-riset mereka, mudah-mudahan nanti dengan demikian kita bisa membantu armada, terutama kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan ini,” tutur Legislator dari dapil Kalimantan Timur itu.
Hetifah turut meminta pemerintah memperhatikan dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat, termasuk keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak. Menurutnya, penanganan karhutla harus melihat dampaknya secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan teknologi, pemanfaatan riset, dan edukasi masyarakat, Komisi VIII DPR RI berharap penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat berlangsung lebih cepat dan terpadu sekaligus memperkuat upaya pencegahan di masa mendatang. (fa/ssb)
