//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.|Foto: Arifman/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Momentum HUT ke-81 DPR RI menjadi refleksi bagi Komisi IX DPR RI untuk terus memperkuat kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Penguatan tersebut terutama diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan Komisi IX merupakan alat kelengkapan dewan yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, dinamika kerja Komisi IX selama setahun terakhir cukup tinggi seiring munculnya berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan solusi.
“Kita tentunya di Komisi IX ini komisi yang salah satu komisi yang sangat dekat dengan urusan masyarakat. Kita menangani soal kesehatan, ketenagakerjaan, dan juga Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden,” ujar Nihayatul saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Di bidang legislasi, Nihayatul mengatakan Komisi IX tengah mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. RUU tersebut diharapkan segera ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI untuk selanjutnya mendapat respons pemerintah dan dibahas hingga tuntas.
Menurut Legislator Fraksi PKB itu, penyelesaian RUU tersebut menjadi salah satu agenda penting Komisi IX karena berkaitan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus dipenuhi sebelum Oktober.
Selain legislasi, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG juga menjadi perhatian Komisi IX. Nihayatul menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi masih membutuhkan sejumlah pembenahan agar pelaksanaannya berjalan optimal dan tepat sasaran.
Ia berharap kepemimpinan dan tim baru Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menghadirkan langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan program, termasuk memperjelas standar pelayanan minimal (SPM), regulasi, serta standar operasional prosedur (SOP).
“Programnya sangat bagus, tapi tentunya di sana-sini masih perlu perbaikan. Jangan sampai program yang bagus ini akan amburadul pelaksanaannya karena SOP yang tidak jelas atau karena hal-hal yang lain,” tegasnya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, Komisi IX masih menghadapi tantangan berupa kekurangan tenaga kesehatan dan kebutuhan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah yang terdampak bencana.
Nihayatul menegaskan berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus refleksi bagi Komisi IX untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Semua menjadi refleksi bagi kami di usia 81 tahun ini. Mudah-mudahan di momen pembahasan pagu definitif nanti, kita bisa ada peningkatan-peningkatan perbaikan kualitas dan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (fa/ssb)
