E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RAPBN 2027|Ekonomi|Kesehatan|Bencana|RUU Sisdiknas|SPMB|PTN|Anggaran|Pendidikan|PHK|Perguruan Tinggi|fiskal|UU TPKS
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RAPBN 2027|Ekonomi|Kesehatan|Bencana|RUU Sisdiknas|SPMB|PTN|Anggaran|Pendidikan|PHK|Perguruan Tinggi|fiskal|UU TPKS
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Industri dan Pembangunan

3351 artikel ditemukan

Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas
Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas
Industri dan Pembangunan
Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta pemerintah segera memenuhi kebutuhan pengadaan dan modernisasi radar cuaca milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ketersediaan sistem deteksi cuaca yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya nelayan, serta memperkuat upaya mitigasi bencana di berbagai daerah.

18 Juni 2026
Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun
Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun
Industri dan Pembangunan
Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dorongan tersebut muncul setelah Komisi V mencermati adanya kesenjangan yang cukup besar antara pagu indikatif dan kebutuhan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.

Edi Purwanto Soroti Kendala RTLH, Minta Pemerintah Evaluasi Skema Bantuan Perumahan
Edi Purwanto Soroti Kendala RTLH, Minta Pemerintah Evaluasi Skema Bantuan Perumahan
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Edi Purwanto Soroti Kendala RTLH, Minta Pemerintah Evaluasi Skema Bantuan Perumahan
Industri dan Pembangunan
Edi Purwanto Soroti Kendala RTLH, Minta Pemerintah Evaluasi Skema Bantuan Perumahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto meminta pemerintah mencermati berbagai kendala dalam pelaksanaan program bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pengelolaan anggaran sektor perumahan perlu dilakukan secara progresif dan cermat agar target peningkatan kualitas hunian rakyat dapat tercapai.

Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran
Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran
Industri dan Pembangunan
Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan tidak ada kompromi terkait pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara berkala di seluruh moda transportasi. Lasarus menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Perhubungan agar fokus mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memastikan kelayakan seluruh armada transportasi, baik di darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial
Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial
Industri dan Pembangunan
Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial

PARLEMENTARIA, Jakarta -  Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada perubahan sejumlah pasal tertentu. Menurutnya, pembenahan regulasi perkoperasian perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelit sektor koperasi.

Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman
Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman
Industri dan Pembangunan
Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman

PARLEMENTARIA, Jakarta -  Komisi VI DPR RI memandang revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim
Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim
Industri dan Pembangunan17 Juni 2026
Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim
Industri dan Pembangunan
Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno,mendorong penguatan alokasi anggaran untuk penanganan krisis iklim dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Tahun 2027. Eddy mengingatkan, tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim sehingga memerlukan dukungan anggaran yang lebih kuat.

Cornelis: Investasi Harus Berdampak bagi Masyarakat, Bukan Sekadar Eksploitasi SDA
Cornelis: Investasi Harus Berdampak bagi Masyarakat, Bukan Sekadar Eksploitasi SDA
Industri dan Pembangunan17 Juni 2026
Cornelis: Investasi Harus Berdampak bagi Masyarakat, Bukan Sekadar Eksploitasi SDA
Industri dan Pembangunan
Cornelis: Investasi Harus Berdampak bagi Masyarakat, Bukan Sekadar Eksploitasi SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan pembangunan nasional, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya alam.

Eddy Soeparno Minta Pemerintah Percepat Transisi Kompor Gas ke Kompor Elektrik
Eddy Soeparno Minta Pemerintah Percepat Transisi Kompor Gas ke Kompor Elektrik
Industri dan Pembangunan17 Juni 2026
Eddy Soeparno Minta Pemerintah Percepat Transisi Kompor Gas ke Kompor Elektrik
Industri dan Pembangunan
Eddy Soeparno Minta Pemerintah Percepat Transisi Kompor Gas ke Kompor Elektrik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Menurutnya hal ini harus didorong seiring fluktuasi harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Industri dan Pembangunan17 Juni 2026
Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Industri dan Pembangunan
Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, khususnya melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Menurutnya, hingga saat ini banyak pelaku industri kreatif yang masih kesulitan memperoleh akses permodalan karena kekayaan intelektual belum diterima secara luas sebagai agunan kredit.

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM
Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM
Industri dan Pembangunan17 Juni 2026
Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM
Industri dan Pembangunan
Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi SNI maupun pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar. Maka, Andhika berharap BSN dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027. 

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM
Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM
Industri dan Pembangunan17 Juni 2026
Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM
Industri dan Pembangunan
Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program standardisasi yang lebih masif dan terukur. Chusnunia menegaskan, komitmen keberpihakan terhadap UMKM harus tercermin dalam program kerja dan alokasi anggaran BSN. 

Sebelumnya10 / 280Halaman 10 dari 280Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(942)
  • Industri dan Pembangunan(3351)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3355)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4089)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
17 Juni 2026
17 Juni 2026
17 Juni 2026
17 Juni 2026
17 Juni 2026
17 Juni 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RAPBN 2027|Ekonomi|Kesehatan|Bencana|RUU Sisdiknas|SPMB|PTN|Anggaran|Pendidikan|PHK|Perguruan Tinggi|fiskal|UU TPKS
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h