Industri dan Pembangunan

Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa

Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa

PARLEMENTARIA, Sidoarjo — Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kehutanan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berlangsung di Dinas Kehutanan Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026).

Darori Wonodipuro Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat

Darori Wonodipuro Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi berbagai pihak terkait revisi regulasi kehutanan nasional.

Respons Putusan MK terkait Tanah Adat, Komisi IV Jaring Aspirasi Revisi UU Kehutanan di Jatim

Respons Putusan MK terkait Tanah Adat, Komisi IV Jaring Aspirasi Revisi UU Kehutanan di Jatim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengungkapkan bahwa jaring pendapat terkait penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, digelar untuk menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sektor kehutanan.

Tenggat Waktu Terbatas, Kualitas Pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang Harus Tetap Terjaga

Tenggat Waktu Terbatas, Kualitas Pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang Harus Tetap Terjaga

PARLEMENTARIA, Bekasi - Anggota Komisi V DPR RI Daniel Muttaqien mengatakan bahwa proses pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang layaknya membangun Candi Roro Jonggrang. Pasalnya, menurutnya, pembangunan hanya satu malam dengan anggaran yang besar, tetapi waktu yang terbatas. Karena itu, ia meminta kualitas bangunan harus tetap terjaga.

Slamet Soroti Diversifikasi Pangan dan Penguatan Kelembagaan Bulog dalam Revisi UU Pangan

Slamet Soroti Diversifikasi Pangan dan Penguatan Kelembagaan Bulog dalam Revisi UU Pangan

PARLEMENTARIA, Surakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menilai konsep diversifikasi pangan perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, agar pemahaman mengenai pangan lokal dapat semakin mengakar. Menurutnya, diversifikasi pangan tidak semata dimaknai sebagai penambahan jenis pangan baru, tetapi juga upaya mengembalikan masyarakat pada sumber pangan lokal yang telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya bangsa.

Sofwan Dedy Usul Evaluasi Regulasi Perlintasan Sebidang Kereta Api

Sofwan Dedy Usul Evaluasi Regulasi Perlintasan Sebidang Kereta Api

PARLEMENTARIA, Bogor - Komisi V DPR mendorong Kementrian Perhubungan untuk segera mengevaluasi regulasi yang mengatur penanganan perlintasan sebidang kereta api guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan transportasi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Evaluasi ini dinilai penting sebagai upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang terukur dan berkelanjutan.

Komisi V: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Siap Terima Peserta Didik 2026/2027

Komisi V: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Siap Terima Peserta Didik 2026/2027

PARLEMENTARIA, Bekasi - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat dengan luas 5,4 hektare yang saat ini pembangunannya sudah mencapai 83 persen dinilai bisa rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.

KAI dan Kemenhub Harus Evaluasi Menyeluruh Perlintasan Sebidang Kereta Api

KAI dan Kemenhub Harus Evaluasi Menyeluruh Perlintasan Sebidang Kereta Api

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjamin keamanan perjalanan kereta api.

Komisi VI Akan Panggil Pertamina Pasca Kenaikan BBM Nonsubsidi

Komisi VI Akan Panggil Pertamina Pasca Kenaikan BBM Nonsubsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR akan meminta penjelasan dari PT Pertamina (Persero) terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.

Komisi IV Serap Masukan Akademisi UNS untuk Penyempurnaan RUU Pangan