//
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). |Foto: Della/mrs
PARLEMENTARIA, Batam — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan energi, dan kesiapan infrastruktur. Selain menjaga daya saing industri, penguatan tersebut diharapkan membuka peluang lebih luas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat di wilayah sekitar.
Hal tersebut disampaikan Andre saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). Kunjungan tersebut melibatkan BP BUMN, PT Danantara Asset Management (PT DAM), Kementerian Koperasi, BP Batam, serta sejumlah BUMN dan perbankan.
Ia menilai, sebagai salah satu pusat industri, Batam membutuhkan infrastruktur yang memadai dan pasokan energi yang andal agar investasi dapat direalisasikan serta kegiatan usaha berjalan berkelanjutan.
“Perkembangan kegiatan ekonomi tersebut perlu didukung kepastian perizinan dan lahan, kesiapan infrastruktur, serta pasokan energi dan material konstruksi yang andal agar investasi dapat direalisasikan dan kegiatan usaha berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Andre.
Perluas Manfaat bagi Masyarakat
Menurut Andre, pengembangan industri Batam perlu diimbangi dengan pemerataan akses energi bagi masyarakat di pulau-pulau sekitar. Ketersediaan listrik dan kelancaran distribusi bahan bakar diperlukan untuk mendukung pelayanan dasar sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor perikanan dan usaha lokal.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dan UMKM dalam rantai pasok industri. Pertumbuhan investasi, jelasnya, perlu membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal melalui kepastian pasar, pendampingan usaha, serta akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan.
“Sinergi pemerintah, BUMN, dan perbankan perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus membuka peluang bagi koperasi dan UMKM dalam rantai pasok,” katanya.
Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi hambatan pengembangan industri dan ekonomi lokal Batam. Harapannya, setiap upaya penyelesaian disertai penanggung jawab, tenggat waktu, dan indikator hasil yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau.
“Kami berharap forum ini menghasilkan dialog yang terbuka dan substantif, serta langkah penyelesaian dengan penanggung jawab, tenggat, dan indikator hasil yang jelas,” pungkasnya. (drl/um)
