E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Industri dan Pembangunan

3349 artikel ditemukan

Roberth Rouw: Kehadiran Patimban Jangan Matikan Pelabuhan Cirebon
Roberth Rouw: Kehadiran Patimban Jangan Matikan Pelabuhan Cirebon
Industri dan Pembangunan19 Juni 2026
Roberth Rouw: Kehadiran Patimban Jangan Matikan Pelabuhan Cirebon
Industri dan Pembangunan
Roberth Rouw: Kehadiran Patimban Jangan Matikan Pelabuhan Cirebon

PARLEMENTARIA, Cirebon - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw meminta Pemerintah Pusat dan PT Pelindo untuk memastikan agar beroperasinya Pelabuhan Patimban di Subang tidak mematikan aktivitas operasional di Pelabuhan Cirebon. Ia mendorong agar eksistensi pelabuhan yang memiliki nilai historis tinggi tersebut tetap dipertahankan dan dijaga konektivitasnya.

19 Juni 2026
Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong
Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong
Industri dan Pembangunan19 Juni 2026
Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong
Industri dan Pembangunan
Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa dukungan pasokan energi yang andal menjadi faktor penting dalam mendorong pengembangan ekonomi Provinsi Aceh, termasuk optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Karena itu, Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi langsung terhadap kesiapan pasokan energi sekaligus menindaklanjuti penyelesaian persoalan resettlement warga eks Blang Lancang–Rancong di wilayah Kota Lhokseumawe dan Kawasan Industri Arun.

Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri
Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri
Industri dan Pembangunan
Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Desain Industri harus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dimana unit bisnis itu ialah motor penggerak inovasi nasional.

Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia
Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia
Industri dan Pembangunan
Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mendorong Kementerian Pariwisata untuk lebih fokus pada langkah-langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, potensi pariwisata Indonesia yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam capaian jumlah kunjungan wisatawan asing dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Andhika Satya Dorong Modernisasi TVRI dan Minta Transparansi Hak Siar Piala Dunia
Andhika Satya Dorong Modernisasi TVRI dan Minta Transparansi Hak Siar Piala Dunia
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Andhika Satya Dorong Modernisasi TVRI dan Minta Transparansi Hak Siar Piala Dunia
Industri dan Pembangunan
Andhika Satya Dorong Modernisasi TVRI dan Minta Transparansi Hak Siar Piala Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menekankan pentingnya optimalisasi anggaran dan sumber pendanaan alternatif untuk memperkuat peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Industri dan Pembangunan
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR menyepakati pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.467.778.464.000. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan besaran anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan Komisi XII DPR RI bersama jajaran Eselon I KLH/BPLH RI. Bambang Patijaya menjelaskan, peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Novita Hardini Optimis Atlet Muda Trenggalek Tembus Kompetisi Nasional
Novita Hardini Optimis Atlet Muda Trenggalek Tembus Kompetisi Nasional
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Novita Hardini Optimis Atlet Muda Trenggalek Tembus Kompetisi Nasional
Industri dan Pembangunan
Novita Hardini Optimis Atlet Muda Trenggalek Tembus Kompetisi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Peluang atlet muda Trenggalek untuk bersaing di level yang lebih tinggi terus didorong melalui penyelenggaraan UPRINTIS Futsal League 2026. Kompetisi yang melibatkan pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA itu diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus jalur menuju kompetisi tingkat provinsi dan nasional.

Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional
Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional
Industri dan Pembangunan
Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis harus menjadi instrumen penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pengelolaan ekspor dan peningkatan devisa negara, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Industri dan Pembangunan
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam (SDA) strategis tidak hanya berorientasi pada pengelolaan devisa dan optimalisasi penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Tak Lagi Andalkan APBN, BP Batam Dinilai Jadi Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Nasional
Tak Lagi Andalkan APBN, BP Batam Dinilai Jadi Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Nasional
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Tak Lagi Andalkan APBN, BP Batam Dinilai Jadi Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Nasional
Industri dan Pembangunan
Tak Lagi Andalkan APBN, BP Batam Dinilai Jadi Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam yang pada tahun anggaran 2027 tidak lagi mengandalkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan kegiatan rutinnya. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus bukti keberhasilan pengelolaan kawasan ekonomi strategis di Batam.

Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas
Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas
Industri dan Pembangunan
Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta pemerintah segera memenuhi kebutuhan pengadaan dan modernisasi radar cuaca milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ketersediaan sistem deteksi cuaca yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya nelayan, serta memperkuat upaya mitigasi bencana di berbagai daerah.

Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun
Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun
Industri dan Pembangunan
Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dorongan tersebut muncul setelah Komisi V mencermati adanya kesenjangan yang cukup besar antara pagu indikatif dan kebutuhan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.

Sebelumnya9 / 280Halaman 9 dari 280Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(935)
  • Industri dan Pembangunan(3349)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3350)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4083)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

19 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h