Andhika Satya Dorong Modernisasi TVRI dan Minta Transparansi Hak Siar Piala Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menekankan pentingnya optimalisasi anggaran dan sumber pendanaan alternatif untuk memperkuat peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Andhika juga menyoroti adanya penurunan pagu indikatif yang diterima TVRI. Namun, ia berharap dukungan pendanaan melalui skema pinjaman luar negeri dapat membantu lembaga tersebut tetap menjalankan program strategisnya, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi pelayanan masyarakat. TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah II ini.

Menurutnya, negara memiliki kewajiban menjamin akses informasi yang merata bagi seluruh warga, termasuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Karena itu, ia mendorong agar tambahan anggaran yang diperoleh TVRI difokuskan untuk memperkuat infrastruktur penyiaran dan transformasi digital.

Andhika menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap siaran televisi digital dan informasi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta TVRI memprioritaskan modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi proses produksi, serta penguatan kualitas siaran daerah.

“Bagaimana caranya tambahan anggaran ini dapat digunakan untuk memodernisasi pemancar, meningkatkan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, dan peningkatan kualitas siaran daerah,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di luar agenda pembahasan anggaran, Andhika juga menyoroti isu biaya hak siar Piala Dunia yang menurut informasi yang diterimanya mencapai sekitar 80 juta dolar AS. Ia mempertanyakan besaran biaya tersebut karena dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain di Asia Tenggara.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diterimanya, Thailand disebut hanya mengeluarkan sekitar 40 juta dolar AS, sementara Malaysia sekitar 35 juta dolar AS untuk hak siar serupa. Bahkan, menurutnya, biaya yang dibayarkan Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang disebut berada di kisaran 60 juta dolar AS.

Karena itu, Andhika meminta TVRI memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme dan perhitungan nilai hak siar tersebut. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran serta mencegah munculnya persoalan di kemudian hari. “Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong TVRI untuk meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Andhika, capaian PNBP yang saat ini berada di kisaran Rp400 miliar masih perlu ditingkatkan agar lebih sejalan dengan kebutuhan dan besarnya biaya operasional lembaga penyiaran publik tersebut.

Ia berharap TVRI dapat terus memperkuat kinerja dan inovasi sehingga mampu meningkatkan pendapatan tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai penyedia layanan informasi publik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. (we)