Industri dan Pembangunan

4133 artikel ditemukan

Komisi VII Dorong Kemudahan Sertifikasi SNI bagi Industri Menengah dan Kecil

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Komisi VII Dorong Kemudahan Sertifikasi SNI bagi Industri Menengah dan Kecil

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi VII DPR RI mendorong kemudahan akses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi industri menengah dan kecil. Kemudahan tersebut dinilai penting agar biaya sertifikasi tidak menjadi beban yang menghambat daya saing pelaku usaha.

18 September 2026

Tinjau Sarpras Transportasi di Sulsel, Komisi V Tekankan Penegakan SOP dan Keselamatan

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Tinjau Sarpras Transportasi di Sulsel, Komisi V Tekankan Penegakan SOP dan Keselamatan

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi V DPR RI menegaskan agar seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi tidak mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan hanya demi mengejar target mobilitas penumpang. Keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

Syaiful Huda Tekankan Keselamatan dan Mutu Pembangunan Jembatan Musi V

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Syaiful Huda Tekankan Keselamatan dan Mutu Pembangunan Jembatan Musi V

PARLEMENTARIA, Palembang - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menekankan pentingnya keselamatan kerja dan mutu konstruksi dalam percepatan penyelesaian pembangunan Jembatan Musi V. Percepatan pembangunan dinilai diperlukan agar manfaat infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

Legislator Dorong Jargas Semarang–Indramayu Perkuat Industri Pantura

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Jargas Semarang–Indramayu Perkuat Industri Pantura

PARLEMENTARIA, Indramayu — Legislator Komisi XII DPR RI menilai konektivitas jaringan gas (jargas) sistem 2 dari Semarang hingga Indramayu perlu dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan industri di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai mekanisme, pemanfaatan jaringan gas tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

Komisi XII Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Palangka Raya

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Palangka Raya

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Komisi XII DPR RI menyoroti informasi masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar meminta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan menyeluruh terkait kondisi tersebut sekaligus memastikan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

Legislator Harap Kemendag Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Harap Kemendag Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar berharap Menteri Perdagangan memiliki sejumlah kebijakan untuk memperkuat regulasi perdagangan dalam negeri, terutama dalam menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran rantai pasok, dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Komisi VI Minta Kemenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi dengan Pengawasan Ketat

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Minta Kemenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi dengan Pengawasan Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi memperkuat kesiapan kelembagaan, pendampingan, dan pengawasan dalam operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dinilai penting agar program penguatan ekonomi desa berjalan sehat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Usman Husin Tegaskan Pelaku Pembakaran Hutan Harus Diberi Efek Jera, Layak Jadi Teroris Ekologi

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Usman Husin Tegaskan Pelaku Pembakaran Hutan Harus Diberi Efek Jera, Layak Jadi Teroris Ekologi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai “terorisme ekologi”. Usman menilai istilah tersebut menggambarkan seriusnya dampak yang ditimbulkan dari praktik pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Masyarakat Harus Dimudahkan Dapat Program Bedah Rumah, Kemen-PKP Harus Evaluasi Mekanisme Bantuan

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Masyarakat Harus Dimudahkan Dapat Program Bedah Rumah, Kemen-PKP Harus Evaluasi Mekanisme Bantuan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) untuk menyederhanakan persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah.

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An'am menyoroti perbedaan antara Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang ditemukan di pasar. Mufti menyebut harga minyak goreng di pasaran dapat mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000, sementara HET berada di kisaran Rp15.000.

Danang Wicaksana Apresiasi Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Danang Wicaksana Apresiasi Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) menyambut baik peresmian layanan transportasi LRT Jakarta dengan rute Kelapa Gading-Manggarai. Kegiatan ini diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (16/9/2026).

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar. Dalam pembahasan anggaran tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk mendukung akurasi data geospasial, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta pengawasan keselamatan radiasi.