//
Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno, dalam Rapat Kerja Dengan Menteri ESDM di Gedung DPR.|Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Menurutnya hal ini harus didorong seiring fluktuasi harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Menurut Eddy, transisi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan besarnya biaya yang harus digelontorkan pemerintah untuk subsidi impor LPG. Apalagi, harga LPG sangat bergantung pada harga minyak dunia yang fluktuatif.
"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," tutur Eddy dalam Rapat Kerja Dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Senin (15/6/2026).
Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran ini dialokasikan untuk program kompor listrik guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII tersebut.
Untuk menyukseskan program ini, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral untuk membantu pendataan daerah yang paling membutuhkan kompor listrik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang tepat sasaran.
Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). (tn/aha)
