Diplomasi Parlemen Jadi Instrumen Strategis Dukung Daya Saing Ekonomi Daerah

PARLEMENTARIA, Denpasar - Pentingnya diplomasi parlemen dalam mendukung penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu fokus kunjungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Denpasar. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah daerah, sekaligus menyampaikan berbagai perkembangan agenda internasional yang tengah diperjuangkan Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Sebagai alat kelengkapan DPR RI yang menjalankan fungsi diplomasi parlemen, BKSAP memiliki peran strategis sebagai second track diplomacy dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui keterlibatan aktif di berbagai forum parlemen internasional, BKSAP tidak hanya membangun hubungan antarlembaga legislatif dunia, tetapi juga turut mendorong penguatan diplomasi ekonomi Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan, promosi peluang investasi, hingga pembahasan regulasi yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah.

Menurut Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh hasil-hasil diplomasi yang dilakukan Indonesia di tingkat internasional pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami berbagai isu global yang tengah berkembang agar mampu menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi perubahan kebijakan dan dinamika ekonomi dunia.

“Kami tentunya memberikan penjelasan kepada teman-teman di daerah terkait apa yang telah kami lakukan di forum-forum internasional. Apalagi Indonesia sekarang sedang menuju aksesi menjadi anggota OECD yang nantinya akan memengaruhi perbaikan tata kelola pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujar Husein usai memimpin kunjungan kerja dalam rangka BKSAP Day ke Denpasar, Bali, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development merupakan salah satu agenda strategis nasional yang memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Keanggotaan OECD dinilai akan membawa berbagai standar baru dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, investasi, perdagangan, hingga kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam proses aksesi tersebut tidak hanya berdampak pada pemerintah pusat, tetapi juga akan berpengaruh terhadap pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

“Kami rasa ini sangat penting karena pada 2027 Indonesia diharapkan dapat merampungkan seluruh persyaratan yang diberikan OECD agar bisa menjadi anggota tetap. Ke depan ini akan memengaruhi banyak hal, termasuk ekonomi, perdagangan, dan berbagai kebijakan di pemerintah kota dan kabupaten,” jelas politisi muda tersebut.

Lebih lanjut, Husein menilai bahwa keterlibatan daerah dalam memahami perkembangan diplomasi internasional menjadi semakin penting di tengah meningkatnya keterhubungan antara kebijakan global dan kebutuhan pembangunan lokal. Berbagai keputusan yang dibahas dalam forum internasional, baik terkait perdagangan, investasi, transformasi digital, maupun pembangunan berkelanjutan, akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan arah kebijakan daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Husein juga menyoroti posisi Bali sebagai salah satu ikon Indonesia yang memiliki peran penting dalam diplomasi bangsa. Dengan reputasinya sebagai destinasi wisata kelas dunia, Bali tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata, tetapi juga menjadi wajah Indonesia dalam membangun citra positif di mata dunia.

Menurutnya, keberhasilan Bali menjaga daya tarik wisata selama puluhan tahun menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi budaya dan pariwisata. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

“Bali sudah sangat terkenal sejak lama, bahkan hampir 100 tahun dikenal dunia melalui sektor pariwisatanya. Karena itu kami mengharapkan Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, untuk terus berinovasi dan menjaga kelestarian alam yang ada di Bali. Ini menjadi salah satu garda depan Indonesia dalam berdiplomasi melalui sektor pariwisata,” katanya.

Husein menambahkan, isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama dalam berbagai forum internasional. Oleh sebab itu, upaya menjaga lingkungan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan tidak hanya penting bagi Bali, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa BKSAP secara rutin melakukan kunjungan dan dialog dengan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota untuk memastikan adanya pemahaman yang sama mengenai berbagai isu strategis yang sedang dibahas di tingkat internasional. Langkah tersebut juga menjadi sarana untuk menyerap masukan dari daerah yang dapat diperjuangkan dalam forum-forum internasional.

“BKSAP banyak bekerja sama dan mengunjungi pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi karena ada banyak kebijakan yang nantinya akan dirasakan langsung oleh daerah. Apa yang dibahas di forum internasional pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan berbagai isu yang saat ini menjadi perhatian dunia, seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI), transformasi ekonomi digital, perdagangan internasional, investasi, serta perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, seluruh isu tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan nasional yang kemudian diterjemahkan ke dalam program dan regulasi di tingkat daerah.

“Kebijakan mengenai AI, ekonomi, perdagangan, maupun lingkungan hidup yang dibahas di forum internasional nantinya akan diturunkan kepada pemerintah daerah. Maka dari itu isu-isu tersebut sangat bersentuhan langsung dengan pemerintah kota dan kabupaten,” pungkas Husein.

Melalui kunjungan ini, BKSAP berharap pemerintah daerah dapat semakin memahami peran diplomasi parlemen dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi yang kuat antara diplomasi internasional dan pembangunan lokal, berbagai peluang kerja sama, investasi, dan perdagangan yang diperoleh Indonesia di tingkat global diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke daerah. (ysm/aha)