Kemarau Ekstrem Mengintai, Legislator Minta BMKG Segera Gerakkan Modifikasi Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengoptimalkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di tengah ancaman kemarau ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. DWS beranggapan bahwa kondisi kemarau berkepanjangan meningkatkan risiko munculnya titik panas yang berpotensi memperluas karhutla.

“BMKG perlu memaksimalkan modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi menghadapi kemarau ekstrem. Jangan sampai kita menunggu karhutla meluas baru kemudian melakukan penanganan,” kata Danang kepada Parlementaria dalam keterangan tertulis pada Kamis (20/8/2026).

Menurut Legislator Dapil Jawa Tengah III ini, OMC dapat diandalkan guna mendongkrak potensi  curah hujan pada  zona-zona prioritas yang memiliki tingkat  kerawanan karhutla tinggi. Namunn, pelaksanaannya wajib berlandaskan analisis  meteorologi  serta  pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi secara  tepat.

Danang meminta BMKG untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ia ingin agar seluruh informasi mengenai potensi cuaca ekstrem, kekeringan, hingga wilayah rawan karhutla harus disampaikan secara cepat agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat.

“Yang paling penting adalah sinergi. Data dan informasi BMKG harus terhubung dengan langkah konkret pemerintah daerah dan instansi terkait. Kalau sudah terdeteksi wilayah yang rawan, mitigasinya harus segera dilakukan,” ujar Politisi Fraksi Gerindra ini.

Di samping pelaksanaan modifikasi cuaca, penguatan sistem pemantauan titik panas, serta peningkatan kesiapsiagaan darurat juga harus dioptimalkan secara  berkesinambungan. Dampak karhutla tidak hanya merusak kelestarian ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat secara masif, memicu hambatan transportasi, aktivitas ekonomi, hingga kualitas udara.

”Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya bisa merembet ke kesehatan, transportasi, ekonomi masyarakat, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin,” ungkapnya.

DWS berharap BMKG  bersama seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan sikap kesiapsiagaan dan respons cepat agar ancaman karhutla dapat  ditekan. “Jangan bekerja setelah terjadi bencana. Kita harus mengedepankan mitigasi, deteksi dini, dan respons cepat. Dengan begitu, risiko karhutla selama kemarau ekstrem dapat diminimalisir,” pungkasnya. (hvt/we)