//
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. |Foto: Mentari/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi tren penurunan jumlah pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS per Mei 2026, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
"Penurunan angka pengangguran merupakan sinyal positif bahwa perekonomian dan pasar kerja terus bergerak ke arah yang lebih baik. Capaian ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja bersama," ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2026).
Meski demikian, legislator Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari menurunnya angka pengangguran. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas pekerjaan yang tersedia.
"Kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga pekerjaan yang layak, produktif, memiliki kepastian penghasilan, serta memberikan pelindungan sosial bagi para pekerja," tegasnya.
Netty menyoroti masih besarnya proporsi pekerja di sektor informal yang memiliki tingkat kerentanan tinggi karena belum sepenuhnya memperoleh jaminan sosial maupun kepastian kerja. Karena itu, ia mendorong pemerintah mempercepat transformasi menuju pekerjaan formal.
"Transformasi menuju pekerjaan formal perlu terus didorong. Pekerja informal harus memperoleh akses jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, sehingga memiliki jaring pengaman saat menghadapi risiko kecelakaan kerja hingga usia lanjut," paparnya.
Selain itu, Netty menilai tingginya angka pengangguran usia muda masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan dunia industri agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Kita perlu memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri melalui pelatihan berbasis kompetensi, magang, hingga sertifikasi," pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut. (ndy/ssb)
