//
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan kewajiban administratif, namun yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pertumbuhan industri dan terjaganya lapangan kerja. Ia pun mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kinerja sektor industri nasional di tengah tantangan ekonomi global
"Jadi keinginan rakyat di Indonesia ini, pastinya ingin dong industri nya tumbuh dan berkembang dalam situasi yang luar biasa seperti sekarang ini. Jadi bagi saya, tidak ada PHK atau tidak ada industri yang kabur ke luar negeri saja, saya sampaikan maturnuwun Pak," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Yoyok menyoroti masih rendahnya tingkat utilisasi industri nasional meski sektor industri nonmigas telah memberikan kontribusi sebesar Rp1.077 triliun. Menurutnya, masih banyak kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing industri nasional.
"Ini artinya apa? Artinya utilisasi yang hanya 40 persen kapasitas industri kita, kan 40 persen lagi istirahat, Pak Wamen. Ini 40 persen istirahat. Jadi bagaimana kita mau ngomong masalah industri yang berjalan baik, berkesempatan tinggi, pengembangan industri, kalau 40 persennya ini enggak jalan," tegas Yoyok.
Selain itu, Ia juga meminta Kemenperin segera menindaklanjuti 80 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperkuat pendampingan bagi industri kecil dan menengah (IKM), khususnya dalam membuka akses pasar dan penyederhanaan legalitas usaha.
"Mereka itu akan lebih bermanfaat kalau misalkan dibantu tentang penjualannya, akses pasarnya dipermudah, akses legalitasnya dan sertifikasinya mbok ditransparansikan, dipermudah kayak apa sih. Karena mereka butuh banget dalam situasi kayak gini," kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Yoyok juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai meningkatnya daya saing negara tetangga, khususnya Vietnam dan Filipina. "Bank Dunia baru lho mengumumkan ada tetangga negara kita yang melompat ekonominya, Vietnam dan Filipina. Nyusul kita, Pak. Ini bahaya lho, Pak. Dan disebutkan di situ bahwa Vietnam ini maju karena ekspornya," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menjelaskan industri pengolahan nonmigas masih lebih banyak memenuhi kebutuhan pasar domestik dibanding ekspor. Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan besar, terutama tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti di sektor farmasi yang masih mengimpor sekitar 90 persen bahan bakunya.
Menurut Faisol, pemerintah terus mendorong efisiensi biaya produksi agar industri nasional lebih kompetitif sekaligus memperkuat jaringan pemasaran IKM. Ia menyebut saat ini telah terbentuk sekitar 14 ribu sentra IKM yang akan terus dikonsolidasikan, termasuk melalui pemanfaatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai jaringan pemasaran. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu persetujuan kebijakan entry point impor untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri demi melindungi industri dalam negeri. (gal/we)
