Temuan Beras ‘Abu-abu’ di Gudang Bulog Ternate, Komisi IV Minta Pemerintah Bertindak Cepat

PARLEMENTARIA, Ternate – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Perum Bulog Tabahawa Maluku Utara di Ternate, Selasa (23/9/2025). Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) di daerah, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kualitas beras bantuan yang menurun.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, Tim Komisi IV menemukan sekitar 1.200 ton beras yang sudah tersimpan sejak Mei 2024. Berdasarkan pengecekan visual, sebagian beras impor yang disimpan lebih dari satu tahun masih terjaga kualitasnya. Namun, beras lokal terlihat mengalami perubahan warna menjadi abu-abu dan dinilai sudah menurun kualitasnya.

“Kami mendapati beras lokal yang sudah setahun lebih disimpan di gudang, warnanya sudah tidak sebaik semula. Saya tidak tahu mau disimpan sampai kapan. Kenapa tidak segera disalurkan ke masyarakat,” tegas Titiek di sela kunjungan.

Ia menambahkan, sebagian beras tersebut tengah dikemas untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, menurutnya, kondisi beras yang menurun tidak layak untuk masyarakat penerima bantuan.

“Kalau program SPHP menyalurkan beras yang kondisinya seperti ini, tentu tidak layak. Masyarakat berhak mendapatkan beras yang baik dan aman dikonsumsi,” lanjutnya.

Titiek meminta Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog untuk segera menyalurkan stok lama agar tidak semakin menurun kualitasnya. Ia menekankan, Bulog sebagai operator gudang hanya menjalankan perintah, sehingga kebijakan distribusi harus diputuskan oleh kementerian teknis dan Bapanas.

“Saya sudah berkali-kali meminta sejak Februari agar beras ini segera dikeluarkan. Pemerintah harus lebih cepat bertindak supaya kualitas beras tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan,” ungkapnya.

Komisi IV, yang membidangi urusan pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan, menilai koordinasi lintas lembaga perlu ditingkatkan. Rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait akan segera dijadwalkan untuk meminta penjelasan serta langkah percepatan distribusi beras.

Kunjungan ini menjadi bagian dari tugas pengawasan DPR RI untuk memastikan ketahanan pangan nasional berjalan sesuai amanat undang-undang. Komisi IV juga menegaskan komitmennya dalam mengawal kualitas cadangan beras pemerintah, termasuk mengevaluasi proses penyimpanan dan penyaluran.

“Kami akan membawa temuan ini ke rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Bulog. Masyarakat berhak atas pangan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau,” pungkas Titiek. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Bulog Divre Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah setempat. •gys/aha