Legislator Soroti Pentingnya Kepercayaan Publik dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi BPS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang di sejumlah daerah mendapat penolakan masyarakat menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa. Menurutnya, keberhasilan sensus nasional tidak hanya bergantung pada metodologi pendataan, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan informasi yang mereka berikan kepada negara.

Ledia menilai munculnya penolakan di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan sensus berjalan lebih efektif. Ia melihat masih terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keraguan masyarakat untuk memberikan data, mulai dari minimnya sosialisasi hingga kekhawatiran atas keamanan data pribadi.

"Bisa jadi sosialisasinya belum detail. Kedua tentu perlu ada rasa aman bahwa data mereka aman," ujar Ledia kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Legislator Fraksi PKS itu, membangun kepercayaan publik menjadi pekerjaan penting karena sensus ekonomi mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi usaha maupun aset masyarakat. Tanpa penjelasan yang memadai mengenai tujuan pendataan dan jaminan perlindungan data, masyarakat berpotensi menafsirkan proses tersebut secara keliru.

Ia mencontohkan, sebagian masyarakat khawatir data yang diberikan justru akan berdampak pada status penerima bantuan sosial maupun kewajiban perpajakan di kemudian hari. Persepsi tersebut, menurutnya, harus dijawab melalui komunikasi publik yang lebih intensif.

"Orang jadi takut kalau kita ngasih tahu asetnya, nanti tidak dapat bantuan lagi, desilnya naik, tidak dapat bantuan misalnya. Atau kalau itu berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya," jelasnya.

Ledia menegaskan, data yang dihimpun BPS memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional. Karena itu, akurasi data sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar.

Untuk itu, ia mendorong BPS terus memperkuat strategi sosialisasi kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh petugas sensus mampu memberikan penjelasan mengenai tujuan pendataan serta jaminan keamanan data yang dikumpulkan.

Menurutnya, BPS juga telah melakukan berbagai langkah evaluasi selama pelaksanaan sensus berlangsung agar kendala di lapangan dapat segera diatasi.

"Mereka sekarang sedang melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian juga sudah mulai turun ke lapangan dan selalu ada perbaikan. Karena mereka menggunakan mekanisme evaluasi yang rutin, tiap hari dicek, dikontrol, pekanan juga," ungkap Politisi asal Dapil Jawa Barat I itu.

Ledia berharap evaluasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan sensus sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPS sebagai lembaga resmi penyedia data statistik nasional. Ia menilai, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah.

Sebagai mitra kerja BPS, Komisi X DPR RI, lanjut Ledia, akan terus mendorong agar pelaksanaan pendataan nasional tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, perlindungan data, dan komunikasi publik yang efektif sehingga masyarakat merasa aman untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sensus. (fa/ssb)