Tekankan Kejelasan Metodologi dan Komunikasi Publik dalam Persiapan Sensus Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Komisi X DPR RI menyoroti kesiapan metodologi, anggaran, dan strategi komunikasi publik dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mengevaluasi kinerja BPS Tahun Anggaran 2025 dan rencana kerja 2026.

Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung menekankan bahwa BPS perlu menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan sensus, baik dalam kondisi anggaran tetap maupun mengalami penambahan. Menurutnya, ketidakpastian finalisasi anggaran tidak boleh menghambat perencanaan kegiatan strategis BPS ke depan.

“Kita harus sudah mulai menyusun rencana-rencana kegiatan, baik jika anggaran tidak bertambah maupun jika ada tambahan anggaran yang bisa dimaksimalkan,” ujar La Tinro saat rapat di Ruang Rapat Komisi X di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian khusus terhadap pelaksanaan sensus di daerah-daerah terdampak bencana. Menurut Politikus Fraksi Gerindra tersebut, Kondisi wilayah pascabencana berpotensi menimbulkan perbedaan data yang signifikan dibandingkan kondisi sebelum bencana, sehingga membutuhkan pendekatan dan metode pendataan yang berbeda.

Selain aspek teknis lapangan, La Tinro menegaskan bahwa metodologi survei menjadi faktor krusial dalam menjaga kredibilitas data statistik nasional. Ia menilai, perbedaan metode penghitungan dapat memunculkan perdebatan publik apabila tidak disertai penjelasan yang memadai dari BPS.

“Metode yang digunakan BPS mungkin sudah benar, tetapi jika tidak dijelaskan dengan baik, masyarakat bisa membandingkannya dengan metode lain yang menghasilkan angka berbeda,” katanya.

La Tinro mencontohkan penggunaan metode cost of basic needs (CBN) atau metode pendekatan kebutuhan dasar dalam pengukuran kondisi sosial ekonomi yang perlu disosialisasikan secara komprehensif. Menurutnya, tanpa narasi yang jelas, publik dapat salah menafsirkan hasil survei dan menimbulkan persepsi keliru terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI juga menyoroti fungsi kehumasan BPS. La Tinro menilai penguatan komunikasi publik menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya perhatian dan kritik masyarakat terhadap data statistik.

“Banyak kritik muncul bukan semata karena datanya, tetapi karena kurangnya penjelasan. Kehumasan BPS harus diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik benar-benar dipahami,” tegasnya.

Sementara itu, BPS memaparkan berbagai kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk pengerahan lebih dari 251 ribu petugas lapangan, penerapan geotagging untuk memetakan lokasi unit usaha, pemanfaatan kecerdasan artifisial (Generative AI) dalam membantu penentuan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta penggunaan chatbot berbasis AI untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.

Komisi X DPR RI berharap BPS dapat menyampaikan penjelasan tertulis terkait metodologi yang akan digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026 agar dapat dipelajari lebih lanjut oleh DPR, sekaligus menjadi bahan sosialisasi kepada publik demi menjaga akurasi dan kepercayaan terhadap data nasional. •bit/aha