Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Makassar - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari pembangunan sistem Satu Data Indonesia yang lebih akurat dan terintegrasi.

Saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap DTSEN Penerima Subsidi dan Kompensasi Listrik di kantor PT PLN (Persero) UID Sulselrabar, kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026), Andreas menuturkan bahwa penyempurnaan DTSEN menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah.

“Kalau DTSEN dapat terus disempurnakan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia, maka ini akan sangat membantu pemerintah dalam memastikan berbagai program bantuan dan subsidi berjalan lebih tepat sasaran,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDIP itu menambahkan bahwa saat ini proses penyempurnaan DTSEN terus dilakukan melalui kerja sama berbagai instansi, termasuk antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan PLN. Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan adalah verifikasi langsung di lapangan melalui pemotretan kondisi rumah tangga pelanggan PLN serta pengumpulan berbagai indikator kesejahteraan yang digunakan dalam penyusunan data.

“BPS bersama PLN melakukan pemotretan langsung di lapangan, termasuk kondisi rumah pelanggan dan berbagai indikator lainnya. Data tersebut menjadi bagian penting untuk memperbaiki DTSEN dan menentukan kategorisasi desil masyarakat secara lebih akurat,” jelasnya.

Andreas mengatakan bahwa penentuan desil kesejahteraan saat ini didasarkan pada sejumlah variabel yang digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena bersifat prediktif, proses pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat agar menghasilkan klasifikasi yang tepat.


Di samping itu, ia turut mengingatkan bahwa DTSEN tidak hanya digunakan sebagai dasar penyaluran subsidi listrik, tetapi juga menjadi rujukan dalam berbagai program pemerintah lainnya, seperti bantuan sosial, bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program beasiswa.

“Karena digunakan untuk banyak program pemerintah, maka akurasi DTSEN dan pembagian desilnya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kesalahan data berdampak luas terhadap penerima manfaat berbagai program negara,” tandasnya.

Lebih lanjut, Andreas menilai keberhasilan integrasi dan pemutakhiran DTSEN akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem data nasional yang terintegrasi. Menurutnya, selama ini persoalan data menjadi salah satu akar permasalahan dalam pelaksanaan berbagai program bantuan sosial maupun subsidi pemerintah.

“Kalau DTSEN dapat terus disempurnakan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia, maka ini akan sangat membantu pemerintah dalam memastikan berbagai program bantuan dan subsidi berjalan lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (tra/um)