//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati saat Kunjungan Kerja Komisi X di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.| Foto: Singgih/Mahendra
PARLEMENTARIA, Palu — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya penggunaan data terintegrasi dalam penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran. Selain itu intervensi program berbasis data juga diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini berada di angka 9,1 tahun.
Esti menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan saat ini telah berbasis desil kesejahteraan masyarakat. “PIP dan KIP itu sudah berbasis desil 1 sampai 10. Desil 1 tentu yang paling diutamakan, kemudian desil 2, 3, dan 4 diharapkan menjadi penerima bantuan pemerintah,” ujarnya, di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Namun demikian, ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi persoalan, terutama terkait akurasi dan integrasi data antarinstansi. Menurut Esti, data yang digunakan oleh kementerian dan pemerintah daerah harus saling terhubung agar proses verifikasi berjalan optimal dan tidak terjadi kesalahan sasaran.
“Ketika data itu terkoneksi, maka bisa langsung diverifikasi. Misalnya, kalau masuk desil 6 atau 8, seharusnya tidak menerima bantuan. Tapi semua itu tergantung pada akurasi data,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan kasus masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak masuk dalam kategori desil prioritas, sementara sebagian lainnya yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima.
“Masih ada yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak masuk desil 1 sampai 4. Sebaliknya, ada juga yang sebenarnya mampu justru masuk kategori penerima bantuan,” katanya.
Sementara itu, Esti mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah daerah dengan capaian RLS di bawah 9 tahun. “Data tadi menunjukkan masih ada daerah yang rata-rata lama sekolahnya di bawah sembilan tahun, bahkan masih di angka delapan sekian. Ini perlu didorong melalui intervensi program,” ujarnya.
Menurutnya, intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui bantuan langsung seperti Program Indonesia Pintar (PIP), tetapi harus diawali dengan pemahaman menyeluruh terhadap data sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita harus lihat dulu datanya, angka kemiskinannya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, termasuk kondisi sarana dan prasarana sekolah,” kata Esti.
Ia menegaskan, tanpa pendekatan berbasis data, upaya peningkatan RLS akan sulit dicapai dan berisiko tidak tepat sasaran. Padahal, pendidikan memiliki dampak luas terhadap berbagai indikator pembangunan.
“Rata-rata lama sekolah ini berimplikasi pada ketenagakerjaan, kemiskinan, dan variabel pembangunan lainnya. Kalau tidak berbasis data, kita akan kesulitan menaikkannya,” ujarnya.
Esti menambahkan, data menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka angka kemiskinan cenderung menurun. Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya fenomena pengangguran pada lulusan pendidikan tinggi yang perlu menjadi perhatian.
“Memang pendidikan tinggi menurunkan kemiskinan, tapi kita juga melihat ada lulusan diploma yang masih menganggur. Ini harus menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan pendidikan ke depan,” pungkasnya. (skr/aha)
