//
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.|Foto: Natasya/Mahendra
PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan sejumlah catatan soal perekonomian Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima, struktur pertumbuhan ekonomi di Kalbar yang dinilai masih belum inklusif meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen pada tahun ini.
Berangkat dari isu ini, dirinya mengingatkan agar dicermati lebih dalam kembali karena tumpuan perekonomian Kalbar masih sangat bergantung pada sektor ekstraksi sumber daya alam. Di sisi lain, apabila melihat dari data makro ekonomi, ia mengungkapkan Kalbar tampak menunjukkan capaian yang positif.
Hal tersebut terlihat dari data terkini Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Keuangan Daerah (TKD), hingga program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang dinilai berjalan cukup baik. “TKD-nya juga cukup besar, BPDP-nya oke berjalan, DAK-nya terserap, jadi kalau hanya membaca data ini, ini satu provinsi yang sempurna,” ujar Harris dalam agenda pertemuan dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK RI, dan BPDP dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (7/5/2026).
Walaupun begitu, ia menilai pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini masih ditopang oleh sektor tambang, khususnya bauksit dan alumina yang tumbuh hingga 34,14 persen. Kondisi tersebut dinilai menciptakan struktur ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global serta belum memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat daerah.
“Tapi kita lihat faktanya lebih dalam, ya pertumbuhan tinggi ini sangat tergantung dari ekstraksi sumber daya alam. Penopang tertinggi pertumbuhan ini adalah pertumbuhan bauksit dan alumina, 34,14 persen. Ini jelas pertumbuhan yang strukturnya sangat tidak sehat, nilai tambah lokalnya belum optimum, dan sangat tergantung dari komoditi,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia juga mengkritisi turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk Kalimantan Barat hingga 58 persen, padahal berbagai dampak lingkungan dan sosial dari industri sawit justru ditanggung oleh daerah. “Provinsi ini provinsi yang kaya sawit, tapi anehnya Pak Asko (Dirjen PK) dana bagi hasilnya turun 58 persen. Ini ada apa ini? Padahal eksternalitisnya ditanggung kalbar, jalanan rusak, konflik wahan, karhutla, kemudian beban lingkungan yang lain, ini ditanggung oleh kalbar tapi DBH-nya dipotong, dan pemotongannya itu 58 persen. Ini nanti bisa dijelaskan,” tanyanya.
Lebih lanjut, Harris menilai besarnya Transfer Keuangan Daerah yang mencapai Rp16,3 triliun belum mampu mendorong transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, anggaran tersebut selama ini lebih banyak digunakan untuk belanja rutin tanpa memperkuat kemandirian fiskal maupun menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
“Serapannya luar biasa, tetapi impactnya sama sekali tidak dihitung. Sehingga ini struktur ekonomi kalbar yang datanya tadi istimewa, ini satu contoh dari suksesnya hilirisasi, tetapi pemerataan tidak terjadi. Inflasi yang terkendali, tapi daya beli masyarakat tidak naik,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya menjadi capaian statistik semata, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Barat.
“Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang memang penting, berkali-kali Pak Purbaya ngomong pertumbuhan ekonomi penting, tapi yang lebih penting adalah siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini hanya bagus di statistik, tetapi khusus Kalimantan Barat yang menikmati adalah bukan orang Kalimantan Barat, nilai tambahnya keluar dari Kalimantan Barat,” tutupnya. (nap/um)
