//
Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Eno/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta - Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jamaah Indonesia disinyalir tetap aman dan sesuai jadwal. Pemerintah bersama parlemen disebut telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi dampak konflik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Setali tiga uang, Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mengatakan Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik. “Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” kata Aprozi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Sebab itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan. Hingga kini, menurut dia, tidak ada kendala berarti baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Aprozi menjelaskan, pemerintah dan DPR telah mengantisipasi berbagai skenario risiko, termasuk kemungkinan memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah. Melalui upaya antisipasi ini, ia berharap pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah.
“Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menekankan pentingnya menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri. “Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur,” kata Hikmahanto.
Ia pun menyoroti dinamika geopolitik di Timur Tengah dan implikasinya terhadap stabilitas energi global, termasuk potensi pengaturan lalu lintas energi di Selat Hormuz oleh Iran. Menurutnya, Indonesia dapat menghadapi dilema dalam pemilihan sumber energi ketika tekanan politik negara lain bertabrakan dengan kepentingan nasional.
Selain itu, Hikmahanto turut mengingatkan eskalasi konflik yang melibatkan Israel dan Iran, serta intervensi Amerika Serikat yang tujuan strategisnya belum konsisten, menimbulkan ketidakpastian dalam peta konflik global. Menutup pernyataan, pungkasnya, DPR telah menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci menjaga stabilitas nasional. Pemerintah dan parlemen optimistis langkah mitigasi yang telah disiapkan akan memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. (uc/um)
