Yoyok Riyo Sudibyo Dorong Industrialisasi Inklusif dan Penataan UMKM di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyoroti sejumlah isu strategis terkait pengembangan industri, penguatan UMKM, hingga tata kelola pariwisata saat dialog dalam kunjungan kerja reses Komisi VII dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/2/2026).

Dalam forum tersebut, Yoyok mengapresiasi capaian investasi Jawa Tengah yang disebut telah menembus Rp88,5 triliun dalam waktu singkat, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Ia menilai provinsi ini kini menjadi primadona baru investasi nasional, ditopang tumbuhnya berbagai kawasan industri, termasuk di Kabupaten Batang.

Namun demikian, mantan Bupati Batang itu mengingatkan agar pengembangan kawasan industri tidak dilakukan secara sporadis tanpa perencanaan matang. Ia menyoroti potensi tumpang tindih regulasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yang kerap menjadi hambatan investasi.

“Gubernur memiliki peran strategis sebagai koordinator kepala daerah. Perlu duduk bersama agar tidak terjadi tabrakan aturan, khususnya di kawasan industri,” tegasnya.

Yoyok juga menilai secara geografis dan ekonomis, Jawa Tengah memiliki daya tarik kuat bagi relokasi industri dari provinsi lain seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Ketersediaan lahan serta struktur upah yang kompetitif menjadi magnet tersendiri bagi investor.

Meski mendukung masuknya industri padat karya untuk menekan angka pengangguran, ia mengingatkan agar Jawa Tengah mulai mengarahkan strategi industrialisasi pada sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, bukan sekadar basis produksi untuk ekspor.

Ia mencontohkan keberhasilan sebuah pabrik mainan di Kudus yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, model industri seperti itu patut dijadikan percontohan karena menguasai proses produksi hingga pemasaran di dalam negeri.

Lebih jauh, Yoyok menekankan pentingnya menyiapkan masyarakat menghadapi arus industrialisasi lima hingga sepuluh tahun ke depan. Ia mengingatkan agar kelompok petani, nelayan, dan pekebun tidak tersisih akibat perubahan struktur ekonomi.

“Industrialisasi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia juga menekankan komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Menurutnya, pertumbuhan industri tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan harus diawasi secara ketat.

Di sektor UMKM, Yoyok menyoroti implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menilai perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), masih berhati-hati menyalurkan KUR tanpa agunan dalam jumlah besar karena kekhawatiran risiko kredit macet.

Sebagai solusi, ia mendorong optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah untuk hadir langsung di pasar-pasar tradisional guna menggantikan praktik rentenir. Menurutnya, skema pembiayaan mikro yang mudah diakses akan sangat membantu pedagang kecil.

Selain itu, Yoyok mengusulkan penataan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart agar tidak mematikan usaha kecil. Ia mendorong pembatasan jumlah gerai di wilayah tertentu serta kewajiban menyediakan ruang bagi produk UMKM lokal di dalam gerai mereka.

“UMKM harus diberi ruang hidup. Jangan sampai kalah bersaing di rumah sendiri,” katanya.

Ia juga meminta evaluasi terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) di kabupaten/kota yang dinilai belum optimal. Yoyok mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri untuk memanfaatkan BLK sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Pada sektor pariwisata, Yoyok menyinggung keberhasilan Umbul Ponggok sebagai contoh desa wisata yang mampu mengangkat perekonomian lokal secara signifikan. Ia menantang pemerintah provinsi untuk melahirkan ikon-ikon serupa setiap tahun.

Namun ia juga mengkritisi maraknya program desa wisata yang tidak berkelanjutan dan berujung mangkrak. Menurutnya, banyak destinasi wisata daerah yang justru menyedot anggaran tanpa mampu mandiri secara finansial.

“Jangan sampai tempat wisata hanya menjadi beban APBD. Harus ada evaluasi dan solusi agar benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dialog tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Jawa Tengah dalam rangka pengawasan sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata di daerah. •ssb/rdn