Samuel J.D. Wattimena Soroti Lemahnya Koordinasi dan Keberpihakan terhadap UMKM Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel J.D. Wattimena menekankan pentingnya penguatan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/2/2026).

Menurut Samuel, persoalan utama UMKM di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, bukan semata pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya koordinasi dan eksekusi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.

“Berbagai peraturan di tingkat gubernur, wali kota, hingga bupati sebenarnya sudah ada. Tapi koordinasinya lemah. Peta kebijakannya seperti apa, eksekusinya bagaimana, anggarannya disiapkan seperti apa, perencanaannya bagaimana—sering kali tidak terintegrasi dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai banyak blueprint dan gagasan yang telah dirumuskan, namun implementasinya tidak berjalan optimal karena kurangnya sinkronisasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Samuel juga menyoroti pembinaan UMKM yang selama ini cenderung bersifat parsial. Menurutnya, pelaku UMKM kerap diberikan pelatihan dan pendampingan, namun setelah itu dilepas tanpa ekosistem pendukung yang memadai.

“UMKM kita tidak bisa bersaing dengan produk luar yang masuk. Produk mereka sudah diproduksi jutaan unit, sementara kita masih skala kecil. Tanpa keberpihakan nyata, UMKM sulit naik kelas,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Ia mendorong adanya dukungan konkret dari berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya dalam bentuk pelatihan, tetapi juga melalui kebijakan penyerapan produk UMKM secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Samuel mengaitkan penguatan UMKM dengan sektor pariwisata. Ia menilai penyerapan produk UMKM tidak hanya sebatas pembelian barang, tetapi juga harus terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata sebagai pasar alami bagi produk lokal.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa promosi desa wisata harus diiringi kesiapan di lapangan. “Kalau kita ingin mengangkat desa wisata, apakah desa wisatanya sudah siap? Kapasitas dan kualitasnya seperti apa? Data dan informasi yang tersedia sering kali belum komprehensif,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan infrastruktur, data, serta kualitas layanan sebelum mendorong promosi besar-besaran. Tanpa perencanaan matang, potensi wisata justru tidak optimal dan bisa mengecewakan pengunjung.

Samuel menegaskan bahwa kunci penguatan UMKM dan pariwisata terletak pada kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.

“Harus ada kerja sama yang nyata dan terstruktur agar UMKM Jawa Tengah tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga kuat secara daya saing,” pungkasnya.

Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan di bidang perindustrian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah. •ssb/rdn