Pengawasan Penyerapan Anggaran Demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Politik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran DPR RI mengapresiasi atas terlaksananya penyampaian Laporan Hasil Pemerintah (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan agar penyerapan APBN dan APBD 2024 harus dilakukan dengan baik.

“Kami mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung hal tersebut kami juga akan berkomitmen mendorong penguatan penyerapan APBN dan APBD kedepannya,” ujar Anggota Banggar DPR RI Charles Meikyansah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (9/7/24).

Menurut Charles, pengawasan penyerapan anggaran negara adalah hal yang penting demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan.

“Kami mengingatkan kepada Pemerintah untuk memperketat pengawasan penyerapan APBD dan APBN demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan investor, ” ujar Legislator asal Dapil Jawa Timur IV itu.

“Penyerapan anggaran harus betul-betul diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat”

Charles pun menjelaskan, bahwa penguatan pengawasan penyerapan akan dibahas secara lebih detail dalam rapat-rapat kerja dengan Pemerintah. Melalui fungsi pengawasannya, DPR akan melihat lebih rinci bagaimana alokasi anggaran pada program dan kegiatan kementerian/lembaga terealisasi sesuai dengan rencana. “Dan tentunya penyerapan anggaran harus betul-betul diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Menurutnya, opini WTP yang diterima oleh Pemerintah merupakan sebuah pencapaian dari kerja keras dan bukti penting yang menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Charles mendorong agar Pemerintah terus meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola uang negara.

“Ini adalah bukti nyata dalam upaya bersama agar terjaganya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara,” sebut Charles. •rdn