Transisi Pergantian Pemerintahan Harus Tetap Berdampak Program Pemerintah ke Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Charles Meikyansah menyoroti akan bergantinya Pemerintahan untuk periode APBN tahun 2024. Ia berharap masa transisi pergantian Pemerintahan tidak akan berdampak pada program anggaran negara.

“Kami harapkan masa peralihan nanti dilakukan dengan baik agar masyarakat tetap dapat menerima manfaat dari kebijakan dan program-program Pemerintah,” tuturnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (9/7/24).

Charles juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang kondusif. “Hal ini untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik,” ucap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Diketahui, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemerintah (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan agar penyerapan APBN dan APBD 2024 harus dilakukan dengan baik.

Laporan dari BPK ini pun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

“Saya harap dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa semua anggaran yang keluar demi mensejahterakan rakyat dengan memberikan banyak manfaat,” kata Charles.

Charles menambahkan, DPR melalui komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya akan menjadikan LHP dan LKPP dari BPK RI ini sebagai acuan dalam menyusun program-program kerja bersama Pemerintah ke depan.

“Kami akan terus mengawasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga”

“Kami meminta kepada Pemerintah baik Kementerian/Lembaga untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI agar terjaganya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Anggota DPR yang juga bertugas di Komisi XI tersebut.

Charles mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan negara. Untuk itu ia menyebut DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penyerapan APBN dan APBD mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” terang Charles.

“Kami akan terus mengawasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” sambungnya.

Banggar DPR pun berharap agar pemerintah terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. DPR disebut mendukung penuh upaya Pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara.

“Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Charles. •rdn