//
Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dalam rapat Panitia Kerja Alih Fungsi Lahan di Ruang Rapat Komisi IV DPR, rabu (4/2/2026). Foto : Arifman/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menyoroti fenomena konversi lahan yang terjadi setiap tahun dan dinilai menjadi faktor krusial yang memengarui hasil panen. Menurutnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko bencana lingkungan.
Perubahan kawasan resapan air menjadi permukiman, industri, maupun infrastruktur diyakini mengurangi kemampuan alam dalam mengendalikan banjir, longsor, dan degradasi ekosistem. “Contohnya di Papua banyak lahan disana ternyata tidak layak, padahal peraturan jelas menegaskan setiap alih fungsi lahan harus berdampak baik bagi ekosistem dan masyarakat,” tutur Alien dalam rapat Panitia Kerja Alih Fungsi Lahan di Ruang Rapat Komisi IV DPR, rabu (4/2/2026).
Di sisi lain, ia menekankan Panja Alih Fungsi Lahan merupakan bentuk respons cepat DPR terhadap kejadian luar biasa yang berdampak luas pada masyarakat dan lingkungan. Ia menyebut, hingga kini belum ada penegasan yang jelas dari pemerintah mengenai akar persoalan kerusakan lingkungan yang memicu bencana berulang.
Ia menekankan pentingnya validitas dan metodologi data yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, khususnya terkait luas kerusakan lahan, konsesi, dan dampak ekologis. Menurutnya, data yang akurat dan terverifikasi menjadi fondasi utama dalam membangun advokasi kebijakan yang kuat dan berbasis bukti.
“Dampaknya akan luar biasa apabila diberikan izin, selain itu setiap perusahaan juga harus memastikan AMDAL,” tuturnya.
Data BPS juga menunjukkan gejala nyata dampak alih fungsi lahan. Luas areal panen terus tergerus: dari 10,66 juta hektare pada 2020 turun menjadi 10,41 juta hektar pada 2021. Meski sempat naik tipis pada 2022 menjadi 10,45 juta hektar, angka itu kembali merosot pada 2023 (10,21 juta hektare) dan 2024 (10,05 juta hektare). •tn/aha
