Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional
Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional
Terpopuler
Dede Yusuf Dorong Bank Daerah Dampingi Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Sumut
Politik dan KeamananPuan Tekankan Pentingnya Produktivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan WFH
Kesejahteraan RakyatRUU Perlindungan Pekerja GIG Jadi Momentum Konsolidasi Seluruh Pihak Perjuangkan Ojol
Politik dan KeamananBaleg DPR Libatkan Komunitas Driver Online Demi RUU Pekerja GIG yang Adil
Politik dan KeamananSaleh Daulay: Investasi Industri Motor Bisa Serap Lebih Banyak Tenaga Kerja Lokal
Industri dan PembangunanVideo Terkini
Lihat Channel Youtube →
TNI Gugur di Lebanon! Siapa yang Bertanggung Jawab?
April 4, 2026
Koperasi Desa Merah Putih & ID Food Bersatu, Game Changer Ekosistem Pangan?
Apr 4, 2026
Tekanan Krisis Bisa Bikin Pangan Langka, Rakyat Jadi Korban?
Apr 4, 2026
Bukan Soal Dana! Ini Kunci Pemilu Lebih Berkualitas
Apr 3, 2026
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Dede Yusuf Dorong Bank Daerah Dampingi Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Sumut
Puan Tekankan Pentingnya Produktivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan WFH
RUU Perlindungan Pekerja GIG Jadi Momentum Konsolidasi Seluruh Pihak Perjuangkan Ojol
Baleg DPR Libatkan Komunitas Driver Online Demi RUU Pekerja GIG yang Adil
Saleh Daulay: Investasi Industri Motor Bisa Serap Lebih Banyak Tenaga Kerja Lokal
Pengendalian Produksi dan Daur Ulang Potensi Tekan Banjir Kendaraan Bermotor
Dede Yusuf Dorong Bank Daerah Dampingi Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Sumut
PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dalam hal pemberian kredit. Sorotan ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Bank Sumut di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/4/2026).
Puan Tekankan Pentingnya Produktivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan WFH
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti soal kebijakan Pemerintah yang menetapkan work from home (WFH) setiap Jumat bagi ASN sebagai upaya untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah. Terkait kebijakan ini, Puan menekankan tentang pentingnya produktivitas pelayanan publik yang harus tetap terjaga.
RUU Perlindungan Pekerja GIG Jadi Momentum Konsolidasi Seluruh Pihak Perjuangkan Ojol
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto mendorong agar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan RUU tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Platform Indonesia / RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG dapat menjadi momentum konsolidasi berbagai pihak untuk memperjuangkan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol). Menurutnya, dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk aksi dan aspirasi para pengemudi, telah mendapat perhatian serius DPR RI dan tengah ditindaklanjuti melalui berbagai kanal legislasi.
Baleg DPR Libatkan Komunitas Driver Online Demi RUU Pekerja GIG yang Adil
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menerbitkan regulasi yang mampu melindungi pengemudi online lewat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Platform Indonesia / RUU tentang Pelindungan Pekerja Ekonomi GIG. Pasalnya, negara harus hadir lewat payung hukum yang jelas untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja di sektor digital.
Saleh Daulay: Investasi Industri Motor Bisa Serap Lebih Banyak Tenaga Kerja Lokal
PARLEMENTARIA, Cikarang — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri otomotif guna memperluas penyerapan tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa model produksi yang masih didominasi perakitan dengan komponen impor menyebabkan serapan tenaga kerja belum optimal.
Pengendalian Produksi dan Daur Ulang Potensi Tekan Banjir Kendaraan Bermotor
PARLEMENTARIA, Cikarang — Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menyoroti meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang dinilai semakin tidak terkendali, terutama di wilayah Pulau Jawa. Ia mempertanyakan peran pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dalam mengantisipasi lonjakan produksi kendaraan roda dua yang terus bertambah setiap tahun.
Baleg DPR Dorong Harmonisasi Regulasi untuk Aksesi OECD di Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus mendorong harmonisasi regulasi nasional guna mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD. Upaya tersebut dilakukan dalam pertemuan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama OECD Accession Coordinator di Ruang Delegasi, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Pemerintah Perlu Tahan Tarif Pesawat Selama Gejolak Global
PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menanggapi isu kemungkinan kenaikan tarif pesawat yang dipicu oleh meningkatnya harga avtur akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan pihaknya berharap kebijakan tersebut tidak perlu diambil dan pemerintah dapat mencari solusi agar tidak membebani masyarakat.
Bukan Sekadar Pendidikan, Sekolah Rakyat Jadi Pembinaan Sosial
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menjelaskan alasan penanganan program Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial, bukan semata oleh sektor pendidikan. Hal itu disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (1/4/2026).
Jangan Sampai Deviasi 8 Persen Bikin Kualitas Sekolah Rakyat Dikorbankan
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menyoroti adanya deviasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, yang mencapai sekitar 8 persen dari target awal. Temuan ini muncul dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pihak penyedia dan manajemen konstruksi (MK) di lokasi proyek.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Dede Yusuf Dorong Bank Daerah Dampingi Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Sumut
RUU Perlindungan Pekerja GIG Jadi Momentum Konsolidasi Seluruh Pihak Perjuangkan Ojol
Baleg DPR Libatkan Komunitas Driver Online Demi RUU Pekerja GIG yang Adil
Baleg DPR Dorong Harmonisasi Regulasi untuk Aksesi OECD di Indonesia
Shadiq Pasadigoe Dukung Satu Data yang Akuntabel Demi Urai Amburadulnya Data Nasional
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Saleh Daulay: Investasi Industri Motor Bisa Serap Lebih Banyak Tenaga Kerja Lokal
Pengendalian Produksi dan Daur Ulang Potensi Tekan Banjir Kendaraan Bermotor
Pemerintah Perlu Tahan Tarif Pesawat Selama Gejolak Global
Bukan Sekadar Pendidikan, Sekolah Rakyat Jadi Pembinaan Sosial
Jangan Sampai Deviasi 8 Persen Bikin Kualitas Sekolah Rakyat Dikorbankan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Puan Tekankan Pentingnya Produktivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan WFH
Lestari Moerdijat: Mekanisme Perlindungan Perempuan Harus Konsisten Disempurnakan
Masih Banyak Gempa Susulan di Sulut, Pemerintah Harus Sigap, Pastikan Sumber Informasi Terpercaya
Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada
Belajar dari Kasus Mamuju, Keselamatan Ibu dan Anak Jangan Ditentukan dari Jalan yang Rusak
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
KWP dan Biro Pemberitaan Parlemen Teguhkan Sinergi Sebarkan Informasi Kinerja Parlemen
Susun RUU Ketenagalistrikan, Komisi XII Kembali Serap Masukan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia
Edisi Ketiga, Cindy Monica Kembali Gelar Program Baju Lebaran untuk Anak Panti di Padang Pariaman
Setjen DPR RI Terapkan Langkah Efisiensi, Indra Iskandar Pastikan Layanan Kedewanan Tetap Optimal
Tingkatkan Kualitas SDM, Setjen DPR MoU dengan Yayasan Ary Ginanjar
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Saleh Daulay: Investasi Industri Motor Bisa Serap Lebih Banyak Tenaga Kerja Lokal
Pengendalian Produksi dan Daur Ulang Potensi Tekan Banjir Kendaraan Bermotor
Baleg DPR Dorong Harmonisasi Regulasi untuk Aksesi OECD di Indonesia
Pemerintah Perlu Tahan Tarif Pesawat Selama Gejolak Global