
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT QJ Motor Manufacture Indonesia di Cikarang, Jawa Barat.
PARLEMENTARIA, Cikarang — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri otomotif guna memperluas penyerapan tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa model produksi yang masih didominasi perakitan dengan komponen impor menyebabkan serapan tenaga kerja belum optimal.
Oleh karena itu, ia berharap ke depan industri mampu memproduksi komponen secara mandiri di dalam negeri.
“Kalau semua kebutuhan sudah bisa diproduksi di dalam negeri, maka tenaga kerja yang diserap akan semakin banyak,” ujar Saleh dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT QJ Motor Manufacture Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (2/4/2026).
Pun, ia juga menyambut baik rencana perusahaan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur. Baginya, langkah tersebut akan membuka peluang kerja yang lebih luas, terutama bagi masyarakat lokal di kawasan industri seperti Cikarang.
Tidak henti, Saleh mengapresiasi komitmen perusahaan dalam merekrut tenaga kerja lokal. Hal ini dinilai dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
“Dengan perekrutan tenaga kerja lokal, tentu ada nilai tambah bagi masyarakat di sekitar kawasan industri,” imbuhnya.
Walaupun begitu, Politisi Fraksi PAN ini menekankan pentingnya kolaborasi antara industri dan pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif di sektor transportasi, khususnya energi listrik. Baginya, produk motor listrik yang dikembangkan menjadi salah satu inovasi yang patut didorong di tengah kebutuhan energi baru terbarukan.
Menurutnya, situasi global yang tidak menentu mendorong Indonesia untuk mempercepat transisi energi, termasuk melalui pengembangan kendaraan listrik. “Pengembangan energi listrik menjadi sangat penting dan perlu didukung bersama antara pemerintah dan industri,” jelasnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa investasi yang masuk ke sektor ini tergolong besar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik melalui penyediaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Komisi VII DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap investasi dan aktivitas industri, agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Komisi VII hadir untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan bisnis, sehingga semua pihak bisa mendapatkan manfaat,” tegasnya. (sai/um)