Berita Terbaru

Merujuk Sistem Peradilan Umum, Frasa ‘Pengadilan Tinggi’ dalam UU Kepailitan Tetap Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan frasa ‘pengadilan tinggi’ dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Frasa tersebut dinilai telah tepat karena merujuk pada sistem peradilan umum di Indonesia dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah

RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR akan menyelesaikan berbagai persoalan terkait masalah tanah.

Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah

Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang mengangkat tema strategis mengenai pembangunan nasional berbasis desa. Dasco menyoroti pentingnya peran desa dalam menopang arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem

RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panja RUU Tentang Pengaturan Reforma Agraria, Muhammad Khozin, mengungkapkan tujuan adanya RUU tersebut dalam rangka mengangkat atau memberikan perlindungan kepada petani gurem, selain untuk menyelesaikan konflik struktural terkait agraria.

Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti pentingnya penerapan stelsel aktif dan interoperabilitas data dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Ia menilai salah satu perubahan besar dalam RUU Adminduk adalah pergeseran paradigma dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif.

Museum Nasional Dinilai Perlu Perkuat Ekosistem Permuseuman Daerah

Kesejahteraan Rakyat

Museum Nasional Dinilai Perlu Perkuat Ekosistem Permuseuman Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyoroti masih lebarnya kesenjangan kualitas pengelolaan antara Museum Nasional dengan museum-museum di daerah. Ia mendorong Museum Nasional mengambil peran lebih besar dalam membangun jejaring dan ekosistem permuseuman nasional, terutama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola museum daerah.

Reposisi Museum Kepresidenan, dari Ruang Pamer Jadi Pusat Pengetahuan

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reposisi Museum Kepresidenan, dari Ruang Pamer Jadi Pusat Pengetahuan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong reposisi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti agar lebih berfokus pada sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan di Indonesia. Menurutnya, museum tersebut semestinya tidak hanya menampilkan sosok maupun koleksi pribadi presiden, tetapi menjadi pusat informasi dan pengetahuan mengenai perjalanan kelembagaan kepresidenan.

Atasi 'Shortage' Gas Pipa, Komisi XII Dorong Industri Aluminium Manfaatkan Kawasan Terintegrasi LNG

Atasi 'Shortage' Gas Pipa, Komisi XII Dorong Industri Aluminium Manfaatkan Kawasan Terintegrasi LNG

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan para pelaku industri aluminium nasional harus realistis merencanakan ekspansi pabrik, terutama jika berlokasi di luar Pulau Jawa. Pasalnya, saat ini infrastruktur gas pipa nasional belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia sekaligus adanya kecenderungan laju penurunan tekanan pasokan gas pipa nasional yang terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Bambang Patijaya Ingatkan Risiko Limbah B3 dan Radiasi di Balik Wacana Impor Scrap Aluminium

Bambang Patijaya Ingatkan Risiko Limbah B3 dan Radiasi di Balik Wacana Impor Scrap Aluminium

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengimbau pemerintah dan asosiasi industri untuk berhati-hati merumuskan kebijakan relaksasi impor scrap (potongan/sampah) aluminium. Meskipun scrap dibutuhkan sebagai bahan baku alternatif untuk menekan biaya produksi sektor daur ulang dan pengecoran (casting), aspek perlindungan lingkungan dan keselamatan nasional harus tetap menjadi prioritas utama.

Komisi XII Minta Industri Aluminium Buktikan Manfaat Publik Sebelum Masuk Skema HGBT

Komisi XII Minta Industri Aluminium Buktikan Manfaat Publik Sebelum Masuk Skema HGBT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR RI menegaskan pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kepada sektor industri harus didasarkan pada pertimbangan yang matang serta memiliki dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat. Sebab, skema HGBT merupakan bentuk dukungan pemerintah berupa penyediaan gas dengan harga khusus sehingga manfaatnya harus dapat dirasakan hingga tingkat hilir.

SNI Harus Lindungi Industri Lokal, Tanpa Hambat Investasi